.png)
3 weeks ago
15
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri Foto: Dok. IstimewaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA), akan jadi agenda legislasi prioritas yang diperjuangkan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.
“Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” kata Iman lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/7).
Menurut Iman, ada sejumlah alasan untuk menyusun RUU tersebut. Yakni tertuang pada UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional.
Kedua, Menurut Iman, Fraksi PKB yang memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), yang punya corak tradisional dan kerap memperjuangkan rakyat-rakyat kecil.
“Sejarah panjang NU dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan petani desa yang kerap menjadi korban ketidakadilan agraria, menjadi landasan kuat bagi PKB untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui jalur legislasi,” terangnya.
Sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanIman juga menjelaskan, ketiadaan payung hukum yang kuat membuat perlindungan hak-hak Masyarakat Adat jadi lemah. Sehingga, sering jadi akar berbagai masalah dan konflik di lapangan.
“PKB menempatkan adat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi,” ucapnya.
Iman menambahkan, saat ini pengaturan mengenai masyarakat adat masih diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir.
Hal ini menyebabkan fragmentasi regulasi. Sehingga, menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.
“Jadi, pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia,” tutup Iman.
Untuk merumuskan RUU Masyarakat Hukum Adat, telah digelar pula diskusi pakar di Ruang Baleg DPR RI, pada Jumat (11/7) dan dihadiri oleh Wakil Ketua Baleg Martin Manurung, Direktur Jenderal dan Pelindungan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Pakar Masyarakat Hukum Adat Mathius Awoitauw, dan Erasmus Cahyadi dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
