Komisi II DPR Pertanyakan Kepastian Jumlah ASN yang Pindah ke IKN

KOMISI II DPR meminta pemerintah, baik Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), maupun Kementerian Dalam Negeri, untuk menegaskan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan bekerja di IKN mulai 2028 mendatang.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan IKN bakal menjadi ibu kota politik pada 2028. Menurut Rifqi, kejelasan jumlah ASN yang akan bertugas di sana penting bagi Otorita IKN guna mempersiapkan pemindahan mereka.

"Kalau IKN itu akan dijadikan ibu kota politik tahun 2028, maka pertanyaan sederhananya, dari 1,3 juta ASN Pusat itu, berapa ASN yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN?" ucap Rifqi di ruang rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025.

Kepastian terkait dengan jumlah ASN itu juga dikatakan bisa membantu skema penempatan ASN, termasuk ihwal rencana hunian, status jabatan yang bisa menempati rumah susun, hingga keterlibatan perbankan untuk pembiayaan.

“Negara kan juga harus memberikan kepastian. Termasuk nanti bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya,” ujar Rifqi.

Ia lantas menyebut bahwa Komisi II DPR sudah berkunjung ke IKN beberapa waktu. Menurut politikus Partai NasDem itu, infrastruktur-infrastruktur yang telah terbangun akan sia-sia alias mubazir jika tak dipergunakan. "Karena itu, berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN itu harus segera kita lakukan, dan kalau memang membutuhkan peran kami, kami siap melakukan," kata Rifqi.

Tak hanya itu, dia pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai administrasi sejumlah wilayah yang kini sudah masuk ke IKN. Rifqi menilai kepastian itu diperlukan agar tidak terjadi konflik administratif di kemudian hari. "Agar tidak terjadi nanti semacam perebutan, berebut-berebut, antara Kalimantan Timur sama IKN, antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IKN, antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan IKN," ujar dia.