Video: Kewenangan Dipangkas Pusat, Bupati Masih Punya Kuasa?

Jakarta, CNBC Indonesia- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam pelantikan pengurus APKASI 2025-2030 pada 17 Juli 2025 menyampaikan sejumlah aspirasi para Bupati seluruh Indonesia kepada Pemerintah Pusat.

APKASI menyoroti persoalan otonomi daerah yang tidak bisa dijalankan maksimal di tengah isu resentralisasi atau persoalan otonomi hingga beralihnya kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

Berkurangnya kewenangan pemerintah daerah ini diamini oleh Bupati Mandailing Natal, Sumatra Utara, Saipullah Nasution yang menyampaikan bahwa saat ini izin galian tambang jenis C sudah diambil alih pusat. Imbasnya pemerintah daerah tidak bisa mengawasi hingga mengambil manfaat dari penambangan yang ada di wilayahnya untuk digunakan bagi masyarakat terkait.

Hal ini berimbas kepada sulitnya penertiban tambang ilegal karena kebijakan dan pengawasan sudah diambil pemerintah Provinsi. Meski demikian para kepala daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan daerah di tengah tergerusnya kewenangan melalui peningkatan investasi hingga optimalisasi ekonomi rakyat di sektor pangan dan pertanian seperti sawit dan pembentukan

Apa saja yang menjadi persoalan pemerintah daerah saat ini? Bagaimana strategi pemda Madina meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Selengkapnya saksikan ulasan Bunga Cinka dengan Bupati Mandailing Natal, Sumatra Utara, Saipullah Nasution dalam Nation Hub,CNBCIndonesia (Kamis, 31/07/2025)