TNI AD Targetkan Tambah 16 Kodam Baru hingga 2029

TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat menyiapkan ekspansi organisasi besar-besaran dengan menambah 16 komando daerah militer (kodam) dalam empat tahun ke depan. Penambahan ini akan meningkatkan jumlah kodam dari 21 yang saat ini beroperasi menjadi 37 pada 2029.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Infanteri Donny Pramono membenarkan rencana tersebut saat dimintai konfirmasi pada Rabu, 26 November 2025. Ia mengatakan langkah itu merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka menengah Angkatan Darat.

“Benar, dalam rencana pembangunan kekuatan jangka menengah, TNI AD telah menetapkan penambahan organisasi di tingkat kewilayahan. TNI AD memiliki 21 Kodam, sesuai rencana pengembangan hingga 2029 jumlah tersebut akan diperkuat menjadi 37 Kodam. Artinya nanti ada 16 Kodam baru yang digelar secara bertahap,” ujar dia. 

Menurut Donny, proses pembentukan kodam baru mengikuti skema perencanaan strategis pertahanan negara. TNI AD memulai dari penyusunan organisasi, validasi struktur, hingga alokasi personel dan pembangunan fasilitas. “Penentuan waktu dan lokasi mengacu putusan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan, karena menyangkut kepentingan pertahanan tiga matra,” kata dia. 

Donny menjelaskan alasan di balik perluasan gelar kekuatan kewilayahan. Penambahan Kodam disebut menjadi upaya untuk memperkuat pertahanan wilayah, mempercepat alur komando, serta memperpendek rentang kendali satuan di lapangan. “Ini bagian memperkuat pertahanan wilayah, meningkatkan kecepatan komando pengendalian, memperpendek rentang kendali, serta memastikan respons yang lebih cepat terhadap potensi ancaman,” ujar dia. 

Ia menambahkan dinamika geografis, demografis, dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi juga menjadi pertimbangan. Pembangunan 16 kodam itu tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap mulai 2025. Donny menyebut kesiapan personel, anggaran, dan infrastruktur menjadi tolok ukur sebelum satu Kodam baru dinyatakan operasional. 

“Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2029, menyesuaikan kesiapan personel, anggaran, dan infrastruktur, sehingga setiap kodam baru dapat berdiri dengan kapasitas operasional yang memadai,” kata dia. 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merespons isu rencana pembangunan komando daerah militer (kodam) baru pada 2026. Maruli menjelaskan kebutuhan penambahan kodam berkaitan dengan persoalan pengendalian wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki sebaran geografis luas serta rawan bencana.

Ia mencontohkan pengalamannya menangani bencana di Flores, ketika satuan TNI harus didatangkan dari berbagai daerah karena keterbatasan personel setempat. “Saya dulu merasakan bagaimana bencana alam di daerah Flores. Prajurit kita cuma ada satu kompi di sana, terpaksa kami deploy dari Kupang, bahkan dari Bali untuk membantu rakyat,” ujar Maruli saat dihubungi Ahad, 9 November 2025,

Maruli mencontohkan, tantangan pengawasan wilayah terasa di kawasan yang saat ini berada di bawah Kodam IX/Udayana, yang membawahi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut daerah seperti Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, hingga Sumba membutuhkan rentang kendali yang lebih efektif. “Kita juga keterbatasan transportasi,” kata dia.

Meski demikian, Maruli menegaskan pembahasan soal pemekaran kodam masih berlangsung. Rencana itu tidak bisa dieksekusi cepat karena memerlukan banyak persiapan. Namun, ia tidak menyanggah Kodam IX/Udayana bakal ada pemekaran. “Kemungkinan salah satunya itu. Tapi kan enggak semudah itu rencananya. Harus ada kantor, orang, jadi masih banyak prioritasnya,” ujar dia. 

Maruli juga menanggapi kabar pemekaran kodam di Papua. Menurut dia, meski Papua kini sudah memiliki tiga kodam: Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, dan Kodam XXIV/Mandala Trikora, rentang wilayahnya tetap sangat besar. “Pulau segede gitu, dulu satu kodam, sekarang tiga kodam saja masih belum nyampe-nyampe,” kata dia.