Tangani Demonstrasi, Mendagri Minta Pemda Aktifkan Siskamling

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah maupun seluruh organisasi satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Permintaan yang disampaikan lewat surat edaran itu merupakan respons Kementerian Dalam Negeri terhadap kondisi keamanan di daerah setelah gelombang demonstrasi massa secara besar-besaran dalam dua pekan terakhir.

"Sesuai arahan Bapak Mendagri pelaksanaan surat edaran ini harus diterapkan dengan mengedepankan peran serta dan partisipasi masyarakat secara luas," kata Direktur Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal, pada Selasa, 9 September 2025. 

Safrizal mengatakan ada tiga poin utama dalam surat edaran Mendagri tersebut. Pertama, meningkatkan peran satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kedua, meningkatkan kewaspadaan dini rukun tetangga dan rukun warga dengan jalan mengaktifkan siskamling dan pos ronda. Ketiga, membuat mekanisme pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat.

"Karena stabilitas dan kondusifitas daerah merupakan fondasi bagi stabilitas dan kondusifitas nasional," kata Safrizal. 

Selain efisien, menurut Safrizal, sistem keamanan lingkungan sangat lekat dengan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban di masa lampau. Karena itu, pemerintah menilai peran masyarakat masih sangat relevan untuk mengaktualisasikan netizen-citizenship dalam menangkal hoax dan provokasi digital. 

"Semangat surat edaran ini tentunya harus mendapat atensi dari kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota beserta segenap jajaran kepala daerah," ujarnya. 

Demonstrasi massa berawal di Jakarta pada 25 Agustus lalu. Demonstran menuntut penghapusan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menentang berbagai keputusan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. 

Unjuk rasa ini berubah menjadi luapan kemarahan massa setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil Polri di Jalan Pejompongan,Jakarta Pusat atau tidak jauh dari gedung DPR, pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Massa lantas merusak dan membakar sejumlah markas polisi di Jakarta dan beberapa gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah daerah. Massa juga merusak dan menjarah kediaman Sri Mulyani --Menteri Keuangan yang diganti pada Senin, 8 September 2025-- dan empat orang anggota DPR.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sepuluh orang meninggal selama unjuk rasa, termasuk Affan Kurniawan. Lalu seribu orang lebih demonstran ditangkap oleh polisi. 

Kemarahan massa perlahan-lahan mereda setelah Presiden Prabowo menyatakan akan mencabut tunjangan anggota DPR dan memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa masih berunjuk rasa di Jakarta dan beberapa daerah hingga saat ini. Demonstrasi mereka berjalan damai.