Sejarah Kereta Cepat Whoosh, Proyek Warisan Jokowi yang Tengah Diusut KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pengusutan dugaan ini dilakukan oleh lembaga antirasuah sejak awal 2025.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengusutan dugaan korupsi Whoosh masih dalam tahap penyelidikan. Budi belum bersedia mengungkap inti masalah yang terjadi pada proyek kereta cepat ini.

Dia mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi perihal masalah Whoosh agar menyampaikan ke lembaganya, untuk menjadi bahan pengayaan penyelidik. "Dalam proses penyelidikan secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini," ucap Budi, pada Senin, 27 Oktober 2025.

Proyek kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung ini kerap disorot lantaran terus merugi. Dalam laporan mingguan Tempo edisi 30 Agustus 2025 mewartakan, PT Pilar Sinergi mencatat kerugian Whoosh pada 2024 mencapai Rp 4,195 triliun. Tren negatif berlanjut pada semester pertama 2025 dengan nilai kerugian proyek kereta cepat Whoosh sebesar Rp 1,63 triliun.

PT Pilar Sinergi merupakan perusahaan patungan empat badan usaha milik negara yang dibentuk untuk membangun proyek sepur cepat rute Jakarta-Bandung ini. Empat perusahaan pelat merah itu di antaranya PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara.

Proyek Whoosh ini salah satu warisan pemerintahan Joko Widodo. Mantan presiden ini meresmikan Whoosh ini pada 2 Oktober 2023 atau di periode kedua pemerintahannya.

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya," kata Jokowi ketika meresmikan Whoosh dua tahun silam.

Dalam keterangan terbarunya, Jokowi berujar Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kemacetan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Jokowi menilai masalah kemacetan di wilayah itu sudah kronis.

“Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sejak 20–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama,” ucap Jokowi di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah pada Senin, 27 Oktober 2025.

Dia mengatakan kemacetan itu menyebabkan kerugian ekonomi. Di Jakarta, Jokowi menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mencapai Rp 65 triliun per tahun. Sedangkan di wilayah Jabodetabek dan Bandung bisa mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun. 

“Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik. Bukan mencari laba, tapi keuntungan sosial, social return on investment,” ucap Jokowi.

Selain itu, dia mengatakan perhitungan kerugian dalam proyek Whoosh sudah diprediksi sejak awal. Jokowi optimistis dalam lima hingga enam tahun mendatang, seiring meningkatnya jumlah penumpang dan peralihan dari kendaraan pribadi, kinerja finansial proyek Whoosh akan membaik.

"Tahun pertama pasti belum ideal, tapi kalau setiap tahun jumlah penumpang naik, kerugiannya akan makin kecil, bahkan EBITDA-nya bisa positif,” ujar Jokowi.

Meski diresmikan saat pemerintahan Jokowi, kereta cepat rute Jakarta-Bandung ini pertama kali digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada 2011 silam. Pada 2015, Jokowi melanjutkan rencana itu dengan menjalin kerja sama dengan Cina untuk membentuk PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC sebagai konsorsium proyek tersebut.

Proyek pembangunan ini dimulai pada 2016. Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Whoosh di kebun teh Mandalasari, Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Di tahun yang sama, Kementerian Perhubungan menerbitkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini dengan rute sepanjang 142,3 kilometer.

PT KCIC kemudian menyepakati pembiayaan prasarana dan sarana dengan China Development Bank di Beijing, Cina. Agenda ini turut disaksikan oleh Jokowi dan Presiden Xi Jinping.

Proyek pembangunan Whoosh sempat molor lantaran wabah Covid-19 pada 2020. Kala itu progres pembangunannya masih di angka 65,7 persen. Setahun berselang, Jokowi membentuk Tim Percepatan Kereta Cepat China rute Jakarta-Bandung lewat Keputusan Menteri BUMN. Sekalig menunjuk Luhut Binsar Panjaitan yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.