RUU Danantara Masuk Prolegnas 2026, Baleg Singgung Peluang Kementerian BUMN Dihapus

KETUA Badan Legislasi DPR Bob Hasan membeberkan peluang perubahan format kelembagaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Bob menyinggung hal ini menyusul revisi Undang-Undang BUMN dan Rancangan Undang-Undang Daya Anagata Nusantara alias Danantara disepakati masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

“Ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kan, ininya (Chief Executive Officer) Rosan (Perkasa Roeslani), Kementerian BUMN-nya mungkin sudah enggak ada,“ ucap Bob seusai rapat pengambilan keputusan atas evaluasi Prolegnas 2025 dan penyusunan Prolegnas 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 September 2025. 

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan tak menutup kemungkinan bakal terjadi kewenangan pergeseran. Meski begitu, Baleg DPR masih berfokus mengurus penyusunan daftar prolegnas untuk tahun 2025 hingga 2026. 

“Itu mungkin (terjadi peleburan Kementerian BUMN dan Danantara), terjadinya pergeseran sehingga terbentuk, kemungkinan seperti itu ya. Kalau saya di sini kan prolegnas, susunan prolegnas saja,” kata Bob. 

Ia lantas menjelaskan perbedaan RUU BUMN dengan RUU Danantara. Bagi dia, kedua institusi tersebut memiliki prinsip kerja yang berbeda. “Kalau kemarin lembaganya kementerian, besok ini mungkin badan atau apa,” ucap Bob. 

DPR, DPD, dan pemerintah menyepakati 67 rancangan undang-undang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Dari total 67 RUU tersebut, 44 di antaranya merupakan luncuran alias lanjutan dari Prolegnas 2025. Sementara itu, 17 merupakan usulan baru DPR, lima usulan baru pemerintah dan satu RUU usulan baru dari DPD. 

Keputusan itu diambil setelah pembacaan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi terkait dengan evaluasi Prolegnas 2025 sekaligus penyusunan Prolegnas 2026. 

“Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas 2025 dan penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” ucap Bob pada Kamis, 18 September 2025. 

Peserta rapat serempak menjawab, “Setuju”. Bob pun mengetok palu pengesahan.