Rombongan Petani RI Mau Turun ke Jalan, Bawa 8 Tuntutan-Ini Jadwalnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengajukan 8 tuntutan jelang Hari Tani Nasional tanggal 24 September nanti. Ketua Umum SPI  Henry Saragih mengatakan, Hari Tani Nasional bukan sekadar peringatan, tapi untuk mengingatkan kembali cita-cita reforma agraria di Indonesia. 

Karena itu, kata dia, Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963 yang menetapkan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai tonggak perjuangan petani untuk merombak struktur penguasaan agraria warisan kolonial yang timpang dan tidak adil. 

Apalagi, imbuh dia, reforma agraria masuk dalam agenda prioritas Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun berharap segera ada kebijakan dan program untuk mengimplementasikan reforma agraria. Yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, hingga Ketetapan MPR Nomor 9 Tahun 2001, dan Perpres Reforma Agraria No 62 tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

"Ketimpangan agraria sebesar 0,68 di Indonesia, angka yang sangat timpang. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare (ha), jumlahnya diperkirakan lebih dari 16 juta jiwa," kata Henry dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Sementara, imbuh dia, tanah dalam skala besar masih dikuasai korporasi perkebunan maupun kehutanan serta perusahaan pengembang dan juga tambang. Belum lagi, sambungnya, konflik agraria yang berkepanjangan, perlu segera diselesaikan dan lahan yang disengketakan harus didistribusikan kepada petani.

Dia membeberkan data SPI yang mencatat, hingga tahun 2025, konflik agraria melibatkan 118.762 kepala keluarga anggota SPI dengan total luasan mencapai 537.062 ha. Konflik ini terjadi di berbagai daerah dengan beragam pihak, mulai dari dinas kehutanan,

"Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah masih terus menekan kehidupan petani hingga hari ini," cetusnya.

Kata Henry, dengan menjalankan reforma agraria, sendirinya akan mendorong kelancaran terlaksananya program-program pemerintah untuk rakyat. 

"Tanpa keadilan agraria, kedaulatan pangan mustahil terwujud dan keadilan dan kemakmuran Rakyat Indonesia tidak tercapai," tukasnya.

Karena itu, ucap Henry, memperingati Hari Tani Nasional tahun ini, SPI menyuarakan 8 tuntutan.

Berikut isinya:

1. Selesaikan konflik agraria yang sedang dihadapi oleh anggota SPI dan yang dialami petani Indonesia
2. Hutan negara jadi objek TORA, Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dilaksanakan oleh Satgas PKH dijadikan obyek TORA
3. Tanah negara yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan serta perusahaan pengembang menjadi objek TORA
4. Revisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 untuk kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa
5. Bentuk Dewan Nasional untuk Pelaksanaan Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani
6. Revisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, revisi UU Kehutanan untuk reforma agraria, dan revisi UU Koperasi untuk perwujudan reforma agraria dan kedaulatan pangan
7. Bentuk UU Masyarakat Adat untuk penguatan masyarakat adat
8. Cabut UU Cipta Kerja yang menyebabkan ketimpangan agraria dan menghalangi pelaksanaan reforma agraria.

"Tanggal 24 nanti paling tidak kita akan melakukan aksi di beberapa tempat, di Kantor DPR-RI dan Istana Presiden, serta kementerian agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) dan Kementerian Kehutanan," kata Wakil Ketua Umum SPI Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Pelaksana Hari Tani Nasional 2025 Agus Ruli Ardiansyah.

"Selain di Jakarta, seluruh anggota SPI di 30 provinsi juga akan melaksanakan peringatan Hari Tani Nasional dengan melaksanakan aksi demonstrasi dan berbagai bentuk kegiatan mobilisasi lainnya untuk mendesakkan dilaksanakannya reforma agraria secara nasional dan daerah," tambahnya. 

Aksi Hari Tani Nasional tahun 2025 ini, kata Agus, untuk mendesak komitmen pemerintah dalam menjadikan reforma agraria sebagai program prioritas.

"Kami berharap pemerintah menunjukkan target dan capaian nyata, sesuai dengan agenda pembangunan yang menekankan kesejahteraan rakyat desa dan pengentasan kemiskinan. Reforma agraria harus menjadi pintu masuk dengan menata ulang struktur penguasaan dan distribusi lahan agar lebih adil bagi rakyat, terutama petani," pungkasnya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Prabowo Mau Seluruh Petani RI Punya Rumah-Mobil Bagus, Anak Terdidik