Respons Afutami soal Menkeu Purbaya Bilang 17+8 Tuntutan Sebagian Kecil Rakyat

PENDIRI Think-Policy –ruang belajar kebijakan publik– Andhyta Firselly Utami menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh masyarakat sipil. Afu atau Afutami, sapaan akrab Andhyta, menekankan pentingnya posisi menteri sebagai pelayan publik.

“Menteri membutuhkan kerendahan hati dalam mendengarkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat,” kata Afutami melalui pesan Whatsapp kepada Tempo pada Selasa, 9 September 2025.

Salah satu penggagas 17+8 Tuntutan Rakyat ini mengatakan tuntutan sudah mencakup poin perpajakan.

Afu menjelaskan, dalam tuntutan 8 yang harus dipenuhi dalam satu tahun, sudah ada poin perpajakan yang lebih adil dan evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dia meyakini sebenarnya tuntutan itu akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. “Sekaligus kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem Indonesia,” kata dia.

Purbaya baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin, 8 September 2025. Ia mengatakan dirinya belum mempelajari tuntutan 17+8.

Namun, Purbaya berpendapat tuntutan tersebut mungkin datang dari sebagian kecil rakyat. “Tapi pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang, ya,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Menurut Purbaya, tuntutan itu akan hilang secara otomatis. begitu dia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen. Sebab, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6-7 persen, menurut da, masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibanding memilih berdemonstrasi. Dia pun mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan langsung bisa terwujud. Tapi, kata dia, kondisi Indonesia saat ini sudah mengarah ke pertumbuhan 8 persen.

Dalam tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat sipil, terdapat beberapa poin yang menyangkut ekonomi. Dalam 17 tuntutan jangka pendek, masyarakat menuntut agar pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, mencegah pemutusan hubungan kerja massal, dan membuka dialog untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Sementara itu di antara delapan tuntutan jangka panjang, terdapat poin tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Adapun tuntutan 17+8 muncul di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas pada Agustus 2025.