Resmi! Prabowo Perintahkan Larang Impor Etanol, Gini Penjelasan Amran

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menginstruksikan larangan terbatas (lartas) impor etanol. Kebijakan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Alhamdulilah, hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto), khusus ethanol kita akan terbitkan Lartas, larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan," ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Amran menilai keputusan ini strategis karena berpihak pada kepentingan petani. "Ini keputusan yang sangat strategis diperintahkan oleh Bapak Presiden. Nah, inilah kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden, berpihak kepada petani Indonesia," tegasnya.

Amran menuturkan, pemerintah telah bergerak cepat untuk memastikan payung hukum kebijakan tersebut segera keluar.

"Langsung Pak Mendag kami komunikasi, juga kami sudah lapor ke Pak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) dan Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto), mudah-mudahan hari ini keluar (lartasnya), paling lambat Senin atau Selasa (payung hukum Lartas etanol diterbitkan)," jelasnya.

Ia menambahkan, aturan itu akan dituangkan langsung dalam Permendag. "Dalam bentuk Permendag," kata Amran.

Saat ditanya apakah aturan lama dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor akan direvisi, ia hanya menjawab singkat, "Nanti tunggu saja."

Amran menegaskan arahan ini langsung datang dari Presiden Prabowo. "Langsung Bapak Presiden, kemarin," ujarnya.

Saat ditanya apakah kebijakan ini akan berupa instruksi presiden (Inpres), ia menegaskan, "Bukan, langsung Permendag."

Adapun terkait isu adanya pabrik gula yang sempat terdampak, Amran memberi penjelasan. Menurutnya, masalah bukan pada operasional pabrik, melainkan harga tetes tebu yang turun akibat masuknya etanol impor.

"Jadi gini, ini saya lurusin. Tetes tebu itu adalah hasil sampingan dari pabrik gula. Pabrik gula ini jalan terus. Kemarin yang menumpuk adalah gula. Gula ini sudah dibeli atas persetujuan Bapak Presiden, diberikan dana dari Danantara Rp1,5 triliun membeli gulanya petani. Hanya saja, tetes tebu harganya turun karena ada etanol masuk dari luar negeri. Sehingga tangkinya mungkin full. Itu maksudnya. Pabrik itu biasa bermasalah (kalau tetes tebu luber), tapi nggak lah (nggak sampai tutup). (Persoalannya) ini selesai," jelasnya.

Ia menegaskan, kebijakan ini diambil untuk melindungi seluruh rantai kepentingan, baik petani, pengusaha, maupun konsumen.

"Jadi gini, bagaimana petani tersenyum tapi konsumen bahagia, pengusahanya untung. Itu keinginan negara. Tidak boleh ada kita korbankan satupun. Petani atau produsen, pengusahanya, kemudian konsumennya, tiga-tiga ini harus kita jaga, tiga-tiganya harus bahagia," ujarnya.

Adapun harga tetes tebu yang sebelumnya stabil di kisaran Rp2.000 per kilogram (kg), efek dibukanya keran impor etanol, kini harga tetes tebu tertekan hingga Rp900 per kg.

"Rp2.000 per kg harga tetes, sekarang sudah turun ke Rp900 per kg," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Fatchuddin Rosyidi menambahkan dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera menunda sekaligus merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Jika tuntutan itu diabaikan, petani tebu mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Perlu diketahui, Permendag 16/2025 merupakan pengganti Permendag 8/2024 dan dijadwalkan berlaku mulai 30 Agustus 2025. Salah satu pasal yang dipermasalahkan adalah Pasal 93 huruf c terkait pencabutan persetujuan impor bahan bakar lain melalui sistem INATrade.

Sekretaris Jenderal APTRI M. Nur Khabsyin menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam jika regulasi ini tetap dijalankan.

"Karena kalau tidak direvisi atau tidak kembali ke Permendag yang sebelumnya (Permendag 8/2024), petani tebu tetap akan melakukan unjuk rasa di Kementerian Perdagangan," ujarnya saat ditemui di sela Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Nur, dampak aturan ini sangat serius. Tangki penampungan tetes di pabrik gula bisa meluap karena tidak terserap pasar. Jika kondisi itu terjadi, pabrik dipaksa menghentikan penggilingan, yang otomatis menunda panen tebu.

"Bahwa ini Permendang 16 tahun 2025 ini di-hold dulu ya. Jadi tidak diberlakukan dulu atau ditunda dulu, sementara masih menggunakan Permendang 8 Tahun 2024 untuk mengantisipasi ini sebelum ada revisi," kata Nur.

Adapun masalah tetes yang menumpuk, lanjutnya, juga bisa merembet pada target besar pemerintah. "Penampungan tetes di tangki pabrik gula yang meluap ini akan mengancam target swasembada gula nasional, termasuk swasembada pangan. Ini yang kita tidak mau. Jadi pemerintah ini harus berpikir ini adalah emergency, harus emergency," tegas dia.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Harga Tetes Tebu Anjlok, Petani Teriak