Rekening Dormant Diblokir, PPATK Tegaskan Uangnya Tidak Hilang!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan kebijakan penghentian sementara rekening-rekening pasif atau dormant sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Adapun, proses penghentian sementara rekening dormant sudah dimulai sejak 15 Mei 2025. Kebijakan PPATK ini dilandasi oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, tindakan PPATK adalan bentuk kehadiran negara untuk melindungi pemilik rekening dari pihak-pihak tidak berwenang.

Dalam hal ini, PPATK menerima data dan kriteria rekening dormant langsung dari perbankan, bukan ditetapkan oleh PPATK. Dia menegaskan dana di dalam rekening dormant tersebut tidak akan hilang.

"Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya, hanya rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain," tegas Ivan kepada CNBC Indonesia, Selasa (29/7/2025).

Ivan menuturkan PPATK menemukan fakta maraknya rekening nasabah dijualbelikan, diretas, dana diambil dan hilang, penyalahgunaan rekening nasabah tanpa hak, dan semua untuk kepentingan illegal.

Menurut Ivan, masyarakat yang mendapati bahwa rekeningnya terkena blokir. Bisa melaporkan kepada PPATK dan bank terkait. Ivan menegaskan pihaknya sudah melakukan aktivasi kembali rekening dormant yang telah diketahui dan diverifikasi pemiliknya.

"Kita sudah buka kembali jutaan rekening yang diketahui/dimohonkan pemiliknya. Mudah saja mengaktifkan kembali, yang diperlukan adalah nasabah bersangkutan menyampaikan ke bank atau PPATK apakah rekening mau diaktifkan atau ditutup," paparnya.

PPATK menemukan, banyak rekening tidak aktif (bahkan terdapat lebih dari 140 ribu rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp. 428.612.372.321 atau Rp 428,61 miliar, tanpa ada pembaruan data nasabah.

Masifnya rekening dormant ini, menurut PPATK, membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Hindari Rekening Kena Blokir, PPATK Sarankan Nasabah Lakukan Ini