Pramono Koordinasi dengan Kemenkes Siapkan Sumber Waras Jadi RS Internasional

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung berencana menjadikan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Jakarta Barat menjadi RS internasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan lahan sekitar 3,6 hektare untuk proses pembangunan itu.

"Kami segera mempersiapkan untuk membangun luas areanya 3,6 hektare sehingga sangat cocok untuk menjadi RS internasional di Jakarta," kata dia usai bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung Kementerian Kesehatan, Selasa, 28 Oktober 2025.

Pramono mengatakan keputusan ini dilakukan setelah KPK menyetop penyelidikan mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras beberapa waktu lalu. Pramono mengklaim lahan RS Sumber Waras dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Pramono berencana menjadikan RS Sumber Waras sebagai rumah sakit internasional karena lokasinya strategis. Lokasinya dekat dengan RS swasta lain. "Karena tempatnya sangat strategis, dekat dengan rumah sakit swasta lainnya," ujar Pramono.

Pramono pun mengusulkan kepada Menteri Kesehatan menjadikan RS Sumber Waras sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pramono berharap pemerintah pusat menyetujui usul itu. "Bila disetujui oleh pemerintah pusat maka kami akan usulkan untuk itu," kata dia. 

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun sendiri RS Sumber Waras sebagai RS internasional bila ditetapkan sebagai PSN. Meski begitu, Pramono berharap Kementerian Kesehatan akan membantu menyediakan peralatannya. 

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk hal-hal tersebut, itu yang kami lakukan," kata dia. 

Pada kesempatan sama, Menteri Kesehatan Budi Gunati mengatakan pertemuannya dengan Pramono mendiskusikan pemanfaatan lahan RS Sumber Waras sebagai RS internasional. Dia bilang tujuan dibangun RS internasional supaya masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri. 

"Ini untuk mengurangi banyaknya pasien yang ke luar negeri, karena di Jakarta juga banyak pasien yang ke luar negeri. Ini juga selaras dengan arahan Pak Presiden untuk membangun rumah sakit yang bagus," kata Budi.

Meski begitu, belum ada keputusan dari usulan itu. Budi mengatakan pembicaraan membahas opsi-opsi mengenai pembiayaan pembangunan RS internasional. 

"Kami juga diskusi mengenai kalau bisa kualitas dokter-dokternya yang masuk di sana, yang kualitasnya internasional agar benar-benar bisa menahan orang-orang Jakarta yang kaya-kaya ini enggak pergi ke luar negerilah untuk mencari layanan kesehatan," ujar Budi. 

KPK sebelumnya menyatakan mereka telah menghentikan proses penyelidikan kasus pemulihan dan pemanfaatan aset pengadaan tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta. Alasannya, sejumlah bukti yang ditemukan para penyelidik KPK dalam kasus itu tidak mencukupi untuk dilakukan penyidikan. "KPK pada tahun 2023 menghentikan penyelidikan perkara tersebut," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, di kantornya, pada Kamis, 16 Oktober 2025.