MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih mempertimbangkan untuk hadir Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Prabowo diundang untuk berpidato dalam sidang umum PBB ke-80 pada Selasa, 23 September 2025.
"Prabowo sedang mempertimbangkan akan hadir. Karena berdasarkan informasi juga presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prasetyo tidak menjelaskan alasan Prabowo masih mempertimbangkan undangan itu. Dia hanya mengatakan undangan itu sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia.
Adapun Prabowo Subianto sebelumnya dijadwalkan menyampaikan pidato perdananya di Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025. Ia akan berbicara di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Tri Tharyat, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri menjelaskan seharusnya Indonesia mendapat giliran pertama berdasarkan undian. Namun, urutan tetap mengikuti tradisi PBB sejak berdiri, yakni Brasil di posisi pertama dan Amerika Serikat di kedua.
Kementerian Luar Negeri menyebut sejumlah isu global akan menjadi sorotan dalam pidato Prabowo. “Tentunya dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan terhadap satu negara berdaulat, yaitu di Qatar. Pasti juga isu Palestina akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemlu, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
Selain isu Timur Tengah, Prabowo akan membawa visi Asta Cita yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Ia menambahkan Prabowo akan menekankan dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south.
Namun, menurut Tri, prioritas pembahasan Prabowo belum bisa diungkap seluruhnya sebelum penyampaian resmi. “Kita tunggu pada saat peluncuran, tapi yang sangat menonjol akan kami angkat,” ujarnya.
Prabowo mendapat alokasi waktu 15 menit sesuai aturan sidang. Kehadirannya menandai kembalinya Presiden Indonesia di forum PBB setelah satu dekade.
Selama era Presiden Joko Widodo, forum ini lebih sering diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jokowi sendiri pernah tercatat hadir secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB pada 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19.