PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pejabat membahas penyaluran bantuan sosial atau bansos di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 September 2025.
Pantauan Tempo, sejumlah pejabat menyambangi Istana Kepresidenan sore Ini. Di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Gus Ipul mengatakan ratas akan membahas penyaluran bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dia menjelaskan DTSEN diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Dalam inpres itu, Badan Pusat Statistik (BPS) diminta melakukan konsolidasi data secara nasional menjadi satu data. Data itu akan digunakan untuk menyalurkan bansos.
"Data itu menjadi satu-satunya pedoman bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan program maupun menyalurkan bansos," kata dia.
Dia bilang Inpres Nomor 4 itu menjadi upaya pemerintah supaya penerima bansos bisa lebih tepat sasaran. Sebab, setiap harinya, status penerima bansos terus berubah.
"Pemutakhiran menjadi hal sangat penting dalam memperoleh suatu data yang akurat. Data yang benar-benar menggambarkan situasi dan kondisi sebenarnya setiap individu maupun keluarga," kata dia.
Dia mengatakan pemutakhiran data dilakukan setiap hari. Namun, BPS mengumumkan pemutakhiran data itu setiap 3 bulan sekali.
Gus Ipul mengatakan BPS sudah melakukan pemutakhiran 12 juta keluarga penerima manfaat pada April 2025. Dari pemutakhiran data itu, BPS dan Dinas Sosial Daerah menemukan hampir 2 juga orang yang tidak berhak menerima bansos lagi. "Lalu kami alihkan kepada mereka yang lebih berhak," ujar dia.