Petani Sragen Desak Pemerintah Menghadirkan Kembali Pupuk Subsidi SP-36 dan ZA

Ketua KTNA Sragen Suratno memandu proses rembuk tani di Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, Sragen.(MI/Widjajadi)

KALANGAN petani di Kabupaten Sragen mendesak pemerintah supaya menghadirkan kembali dua pupuk bersubsidi jenis SP-36 dan ZA yang sangat dibutuhkan untuk mengelola sektor pertanian dan pangan.

Sejauh catatan Media Indonesia, Kementerian Pertanian mencabut dua pupuk subsidi pertanian itu sejak 1 Juli 2022. Bahkan pupuk organik Granula juga ikut dihapus peredarannya. Balitbang Kementan pun mencatat, bahwa petani Sragen tidak lagi butuh SP-36 dan ZA sejak 2021.

Namun seiring waktu, dengan semakin berkurangnya jenis pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah kepada petani, dua jenis pupuk subsidi yang sangat dibutuhkan petani ikan (petambak) dan petani tebu itu, sangat didesakkan untuk dihadirkan kembali.

Desakan itu mengemuka ketika 500 an petani yang dikoordinir Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen menggelar rembuk tani bersama jajaran direksi BUMN Pupuk Petrokimia Gresik dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas di Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal pada Kamis (16/10).

KTNA Sragen menyebut rerasan itu dalam tajuk Rembugan Nyang Galengan itu sangat penting, agar keberadaan Bumi Sukowati menjaga ketahanan pangan  nomer 3 di Provinsi Jateng dan nomor 7 secara nasional, bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Sedikitnya 500-an elemen tani hadir untuk menyuarakan berbagai kendala, yang bisa menghambat pengembangan sektor pertanian di kabupaten Sragen. Forkompimda lengkap juga turut hadir.

Ketua KTNA Sragen Suratno yang memandu forum ngudarasa petani menegaskan,  secara ketersediaan, alokasi pupuk subsidi yang digelontorkan pemerintah sudah mencukupi. "Tetapi dua jenis pupuk subsidi, yakni SP-36 dan ZA hilang dan belum dikembalikan ke petani oleh pemerintah. Padahal sangat dibutuhkan," papar Suratno yang diamini para petani yang hadir.

Dia katakan, tingkat penyerapan pupuk NPK bersubsidi di Sragen saat ini sudah mencapai 74%, tertinggi di Soloraya. Namun, petani masih membutuhkan ZA dan SP-36 bersubsidi untuk tanaman pangan yang selama ini hilang dari daftar subsidi. 

"Untuk tanaman padi dan hortikultura seperti tebu dan juga tambah sangat  butuh ZA dan SP-36 bersubsidi. Karena itu teman teman usul lewat forum rembug tani ini, agar diusulkan ke pemerintah pusat," imbuh dia sekali lagi.

Direktur Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik, Johanes Barus, menyatakan sebagai produsen pupuk, pihaknya siap saja jika nanti ada instruksi dari pemerintah selaku pemilik BUMN.

"PT Petrokimia Gresik berperan sebagai produsen dan memastikan pasokan pupuk bersubsidi hingga ke pelaku usaha distribusi (PUD) atau titik serah. Produksi pupuk bersubsidi dari kami sebanyak 9,5 juta ton cukup untuk kepentingan petani mengelola tanaman sektor pangan," kata dia.

HARGA GABAH
Selain persoalan pupuk subsidi, dalam rembug tani nyang galengan itu juga mendorong Bupati Sragen Sigit Pamungkas agas memperjuangkan harga gabah (GKP), yang harga acuannya saat ini ada di harga Rp6.500, menjadi Rp7.000.

Hal ini seiring hasil rendemen panen gabah yang rata rata sangat bagus di banyak wilayah Sragen, yakni di atas 5 hingga 5,2. Rendeman sebagus itu, jika sudah digiling menjadi beras, harganya menyentuh Rp14.100. Sehingga mestinya harga GKP layak dihargai menjadi Rp7.000.

"Saat ini harga GKP panen petani masih bertahan diangka Rp7100 hingga Rp7.300, bahkan beberapa hari lalu ada yang mencapai Rp7.600. Ini tentu perlu perhatian, karena HPP nasih diangka Rp6.500. Tolong bisa diperjuangkan untuk penyesuainnya," tandas petani di depan Bupati Sigit Pamungkas.

Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas dalam rembug tani itu juga perhatian dengan usulan petani, agar bantuan alat pertanian (alsintan) di sesuai dengan kondisi yang ada. "Saya sering mencermati, bahwa bantuan alsintan di Sragen yang sudah ada, banyak yang tidak cocok, dan perlu dimodifikasi. Saya akan berdiskusi dengan Pemerintah Pusat mengenai hal itu," katanya.

PROGRAM MBG
Pada bagian lain, Sigit juga menegaskan, bahwa Pemkab kini terus mengupayakan pengintegrasian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), agar petani dengan usaha kelola pertaniannya bisa lebih berdaya.

Bupati Sragen ini juga mengatakan, dirinya sedang membentuk tim untuk mengkaji, agar tiga bank milik daerah, nantinya bisa membantu kredit petani miskin debgan bunga nol persen. "Kalau secara regulasi nanti diperbolehkan, maka itu akan saya salurkan untuk kredit rakyat miskin. Biar tidak lagi jadi korban dari bank thirhil," pungkas dia 

Sementara itu usai rembuk tani, Direktur Manajemen Risiko Pupuk Peteokimia Gresik mengaku, bahwa keterlibatannya dalam rembug tani adalah untuk mendengarkan aspirasi petani.

"Harapanya kami datang ke sini [Sragen] juga ingin mendengar langsung dari petani, sehingga kami bisa melihat apa kendala-kendalanya, supaya bisa secara berkelanjutan untuk memperbaiki. Namun usulan adanya ZA dan SP-36 itu wewenang Pemerintah Pusat, diperintah kami berangkat," tandas Johanes Barus 

Sejauh ini, lanjut dia, ZA khusus untuk tebu saja dan SP-36 untuk perikanan. Pastinya pemerintah secara komprehensif mengkaji usulan para petani dan melihat budget. Kalau secara budget bisa maka pasti pemerintah akan konsentrasi. (E-2)