Pernyataan Kontroversial Sri Mulyani Sebelum Diganti Prabowo

SRI Mulyani Indrawati diberhentikan sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim Sri Mulyani tidak mengundurkan diri maupun dicopot. Prasetyo mengatakan banyak pertimbangan Prabowo memberhentikan Sri Mulyani. “Atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra ini usai pelantikan. 

Sebelum diganti, Sri Mulyani memang dikabarkan beberapa kali mengajukan pengunduran diri. Tepatnya, setelah rumah dia di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, dijarah sekelompok massa pada Ahad, 31 Agustus 2025. “Para penjarah seperti berpesta,” kata Sri Mulyani lewat akun Instagram-nya pada Rabu, 3 September 2025. 

Sri Mulyani menyebut, membayar pajak atau mengeluarkan harta untuk zakat dan wakaf berarti menjalankan prinsip keadilan. “Dalam setiap rezeki dan harta yang kami dapatkan, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain diberikan melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah secara daring. 

Sri Mulyani menyatakan perlu upaya keras untuk mewujudkan target tersebut. “Untuk penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Rencana pemerintah menaikkan target pendapaan pajak bisa berdampak pada masyarakat dan dunia usaha, terutama terkait dengan kenaikan tarif pajak. Adapun Sri Mulyani memastikan tak ada penambahan kebijakan pajak dan tarif baru untuk mengejar target tersebut. Aturan masih mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). “Jadi tidak ada tarif baru,” ujarnya.

Warganet pun bersuara karena menilai kenaikan pajak ini membebani rakyat. Sedangkan di sisi lain, anggota DPR mendapatkan tunjangan besar yang pada akhirnya memicu gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.