Penjualan Barang Elektronik Turun, Peritel-Leasing Ungkap Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Penjualan barang elektronik dilaporkan sedang menurun belakangan ini. Pemicunya, pergeseran pengeluaran konsumen yang lebih memilih belanja kebutuhan pokok seperti makanan, dan sembako. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut penurunan tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan November.

"Iya betul, penjualan barang elektronik menurun. Makanan, F&B (food and beverages/ makanan minuman), restoran, FMCG (fast moving consumer goods/ barang konsumsi), belanja sembako itu kan kebutuhan utama. Orang nyetok makanan, mereka akan mengurangi budget (sektor lain). Budgetnya baru bisa ada nanti, mungkin bulan depan lah saya harap," ujar Budihardjo kepada CNBC Indonesia, Kamis (18/9/2025).

Periode antara bulan Agustus hingga November memang dikenal sebagai masa yang lebih sepi untuk sektor ritel. Hal ini terjadi pascaliburan sekolah, memasuki tahun ajaran baru, dan berlanjut dengan pengeluaran besar yang sering terjadi di periode tersebut.

"Memang sekarang bulan-bulan ini sampai bulan 11 (November) itu rawannya untuk sepi. Karena belum ada event, habis selesai acara liburan sekolah, masuk sekolah, banyak pengeluaran. Ini memang sudah diprediksi kalau akan turun," kata Budihardjo.

Namun, ia optimistis, kondisi ini hanya sementara. Setelah melalui masa sulit pada bulan September dan Oktober, sektor ritel diharapkan dapat bangkit kembali pada akhir tahun, terutama pada momen Natal dan Tahun Baru.

"Dan kami berupaya untuk menaikkan di bulan depan, apalagi sejak ada kerusuhan. Ini memang bulan 9 sampai 10 (September-Oktober) ini proses perbaikan. Kami mencari proses mengembalikan, nanti bulan 11-12 (November-Desember) semoga-semoga naik. Kita mau bulan 12, natal-natal tahun baru bisa naik," tambah Budihardjo.

Apalagi ada pola musiman dalam bisnis ritel di Indonesia. Dalam siklus tahunan, bulan Agustus hingga November memang merupakan periode yang lebih sepi, dan membutuhkan upaya lebih untuk mendatangkan konsumen. Salah satu cara yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah dengan menggelar berbagai acara untuk menarik perhatian konsumen, serta mengoptimalkan kedatangan wisatawan asing yang berbelanja.

"Siklus kita 8, 9, 10, 11 itu selalu sepi. Kita harus dipikirkan, banyak acara yang dibuat, belanja di Indonesia aja, kuncinya turis harus didatangkan," kata Budihardjo.

Beli Cicil Barang Elektronik Juga Turun

Kondisi ini pun dipertegas laporan perusahaan pembiayaan (leasing) yang mencatat adanya penurunan pengajuan cicilan barang elektronik.  PT Federal International Finance (FIFGroup), melalui Spektra, mencatat adanya penurunan permintaan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau untuk Spektra (leasing barang elektronik) so far, sedikit koreksi saja (YoY semester I 2025 dibanding 2024). Angka (penurunan) 5 persen," ungkap FIFASTRA Division Head FIFGROUP Ronald Bintoro kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (16/9/2025) di Jakarta 

"Kan tergantung juga ya, tingkat kebutuhan itu kan tergantung juga kebutuhannya dari dia. Kedua, tergantung dari ekonominya dia," lanjutnya.

Meskipun sebagian konsumen masih membutuhkan barang-barang seperti elektronik dan perabot rumah tangga, daya beli yang melemah membuat proses pembelian menjadi tertahan.

"Ketika butuh pun, kalau terasa memang terlalu masih berat buat dia, bagaimana supaya lancar? Jawabannya dengan mencoba untuk menemukan angsuran yang cocok bagi masing-masing orangnya, yang affordability-nya masuk, seperti itu. Itu akan sangat baik, sehingga mereka pun juga bisa mengangsur dengan baik pula," jelas Ronald.

Untuk menjaga minat dan daya beli, leasing menyiapkan promo dan insentif, terutama dalam bentuk keringanan cicilan.

"Kalau untuk promo-promonya, kita juga lakukan juga seperti perjalannya angsuran, kita ada potongan mungkin kita kurang lebih sampai dengan 50 ribu rupiah untuk perangsurannya. Tapi pada saat-saat tertentu saja," pungkas Ronald.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Pemerintah Kasih Bukti Daya Beli Warga RI Terjaga dari Setoran Pajak