Pengesahan RUU Haji, Apa Konsekuensinya Selain Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah atau RUU Haji dan Umrah pada 26 Agustus 2025.

Regulasi baru ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan haji, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang akan mengambil alih sebagian fungsi dari Kementerian Agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat fokus pelayanan haji dan umrah yang selama ini dikelola melalui berbagai instansi.

“Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia bersepakat, kelembagaan penyelenggara akan berbentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang akan bersistem one stop service dimana semua yang berkaitan dengan Haji dan Umrah, akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian ini”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dikutip dari situs Kemenag pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Meski demikian, terdapat konsekuensi operasional yang mungkin muncul dalam jangka pendek. Masa transisi berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi, seperti perpindahan tugas antar-lembaga, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP), serta integrasi data jamaah yang belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang tepat diperlukan agar penyelenggaraan haji pada musim berikutnya tidak mengalami hambatan berarti.

Pengesahan RUU Haji membawa perubahan mendasar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ini juga mengatur kembali mekanisme keuangan, struktur organisasi, serta peran lembaga terkait seperti BPKH dan Kementerian Agama. Dengan adanya perubahan tersebut, penataan ulang sistem penyelenggaraan haji menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.

Masa transisi menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana. Penyesuaian aturan, pemindahan tugas, dan pembentukan unit baru harus dilakukan secara bertahap agar pelayanan tetap terjaga. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi hambatan dalam persiapan penyelenggaraan haji pada periode berikutnya.