Pemerintah percepat pembangunan akses Stasiun Kereta Cepat Karawang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan percepatan pembangunan akses jalan dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang agar konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat semakin lancar serta mendukung integrasi transportasi modern.

“Akses jalan ke stasiun haruslah mudah. Dengan begitu, mobilitas masyarakat semakin lancar dan penggunaan transportasi umum meningkat," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan langkah itu juga penting karena akan membantu mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah melakukan pertemuan di Stasiun Kereta Cepat Karawang, Jawa Barat, Kamis (18/9), guna membahas hal tersebut.

Kajian Polar Universitas Indonesia (UI) memproyeksikan jumlah penumpang Whoosh mencapai 32 ribu per hari, yang terdiri dari 18 ribu penumpang dari dan ke Stasiun Halim, Padalarang, juga Tegalluar, serta 14 ribu penumpang dari dan ke Stasiun Karawang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kanan) guna membahas percepatan pembangunan akses jalan dari dan menuju ke Stasiun Kereta Cepat Karawang di Karawang, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025). ANTARA/HO-Humas Kemenhub

Rencananya, terdapat delapan jalan akses dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang, yaitu akses 1 Exit Toll KM 42+000, akses 2 Jalan Kawasan, Akses 3 Jembatan Cibeet, akses 4, 5, dan 6 Jalan Kawasan, akses 7 akses Trans Heksa Karawang sisi Utara, serta akses 8 Trans Heksa Karawang sisi Selatan.

Untuk mempercepat pembangunan akses tersebut, Dudy mengatakan telah meminta semua pihak bekerja sama, terutama memberi dukungan pendelegasian penetapan lokasi (penlok) dari Kantor Wilayah Basan Pertanahan (Kanwil BPN) Jawa Barat kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Karawang untuk akses 1-5, serta penetapan pemrakarsa UKL-UPL kepada Dinas Bina Marga dari Gubernur Jabar untuk akses 3-5.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk bersinergi mempercepat penyediaan akses jalan dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang demi pelayanan transportasi umum yang lebih baik,” katanya.

Dalam peninjauan ke lokasi, turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.