PCO: Stimulus ekonomi 2025 sasar pekerja lepas dan ojol

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal mengemukakan kelompok pekerja lepas tanpa kontrak, seperti pengemudi ojek daring, menjadi salah satu penerima manfaat utama paket stimulus ekonomi 2025.

Fithra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengagakan bahwa paket itu mencakup delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima program penyerapan tenaga kerja.

"Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah," katanya.

Salah satu program akselerasi yang disiapkan adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja transportasi daring (ojek online/ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.

Ia mengatakan bantuan dalam bentuk diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50 persen ini berlaku selama enam bulan dengan target penerima 731.361 orang.

Selain itu, pemerintah menyiapkan program perbaikan kualitas permukiman bagi pekerja lepas atau gig worker di sejumlah daerah percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.

"Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal. Mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak," kata Fithra.

Baca juga: PCO: Paket ekonomi 8+4+5 buka lapangan kerja hingga dongkrak daya beli

Menurut Fithra, paket stimulus ini bersifat komprehensif, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui program magang, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Jadi, ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern masyarakat," ujarnya.

Paket stimulus ini didukung kebijakan keuangan berupa pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank nasional untuk memperkuat likuiditas.

"Langkah ini memperbaiki likuiditas sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil. Percuma kalau kita membanjiri likuiditas, tetapi sektor riil belum bergeliat. Karena itu, pemerintah melakukan akselerasi ini untuk membuka ruang-ruang ekonomi," katanya.

Baca juga: Ekonom: Paket 8+4+5 serap pekerja sektor padat karya hingga pedesaan

Baca juga: Airlangga: Diskon 50 persen iuran BPJS bagi ojol di Paket Ekonomi 2025

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.