Pansus Sepakati  Denda Rp250 Ribu Bagi yang Merokok Sembarang di DKI

Warga beraktivitas di dekat papan informasi larangan merokok di kawasan Blok M, Jakarta, Kamis (26/6/2025).(Usman Iskandar/MI)

PANITIA Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta menyepakati sanksi pidana administratif sebesar Rp250 ribu dan kerja sosial bagi pelanggar aturan yang sengaja merokok di wilayah KTR. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 17 Ayat 7. Wakil Ketua Pansus KTR Abdurrahman Suhaimi mengatakan sanksi pidana administratif tersebut dibebankan. Ia menjelaskan akan ada sanksi denda yang lebih  bila seseorang melanggar aturan selama lebih dari tujuh hari akan dikenakan sanksi sebesar Rp10 juta.

“Kalau sekali dua kali ketahuan merokok akan didenda Rp250 ribu,” ujar Suhaimi melalui keterangannya, Kamis (18/9).

Ia menegaskan, sanksi kerja sosial untuk pelanggar yang sengaja merokok di kawasan bebas asap rokok akan ditentukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Engggak ada pidana penjara, hanya kerja sosial dan dikenakan sanksi pidana administrasif tadi itu Rp10 juta ketika sudah berturut-turut tujuh kali,” jelas Suhaimi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penyelesaian pembahasan dan pendalaman Ranperda KTR DKI Jakarta ditargetkan rampung hingga akhir September 2025. Bahkan dapat diselesaikan pada 17 September 2025. 

“Mudah-mudahan September ini bisa selesai,” jelas Suhaimi.

Bersamaan itu, harap Suhaimi, Pemprov DKI segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KTR DKI Jakarta. Sehingga aturan dapat berdampingan secara efektif.

“Sehingga Dinas yang terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan lain-lainnya yang diberikan tugas untuk mengawal bisa melaksanakan Perda tersebut secara profesional,” tegas Suhaimi.

Sementara itu, Kepala Sub Kelompok (Kasubkel) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Biro Hukum Setda DKI Jakarta Afifi berharap, pembahasan Ranperda tentang KTR dapat segera tuntas.  Mengingat, dalam 15 tahun terakhir hanya ada di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Apabila tahun ini bisa ditetapkan di Paripurna, menjadi Perda KTR, itu menjadi salah satu prestasi luar biasa, baik untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, maupun teman-teman di eksekutif,” ujar Afifi.

“Bagaimanapun juga Perda ini nantinya untuk masyarakat sangat bermanfaat meningkatkan kesehatan masyarakat,” pungkas dia. (H-4)