Palestina Berencana Rekonstruksi Jalur Gaza dengan Anggaran US$67 Miliar

Kondisi Gaza City yang porak poranda akibat invasi Israel ke Jalur Gaza.(AFP)

PERDANA Menteri Palestina Mohammad Mustafa, Kamis (16/10), mengatakan pemerintahnya, bersama pakar Arab dan internasional, telah menyusun rencana pemulihan dan rekonstruksi Jalur Gaza dalam tiga tahap senilai US$67 miliar selama lima tahun.

Berbicara dalam konferensi pers di Ramallah menjelang pertemuan khusus tentang rencana tersebut, Mustafa menyatakan bahwa inisiatif bernilai setara dengan sedikitnya Ro1.100 triliun tersebut bertujuan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat hampir dua tahun serangan Israel yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Diplomat dan perwakilan lembaga internasional turut hadir dalam acara tersebut.

Mustafa menjelaskan, tahap pertama, yang berfokus pada kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur mendesak, akan berlangsung selama enam bulan dengan biaya US$3,5 miliar.

Tahap kedua akan berlangsung selama tiga tahun dan membutuhkan dana sebesar US$30 miliar, sementara tahap akhir akan difokuskan pada rekonstruksi penuh dan pemulihan jangka panjang.

Ia mengatakan pembicaraan dengan mitra internasional masih berlangsung untuk mengamankan sumber daya pelaksanaan rencana tersebut, dan konferensi rekonstruksi besar akan digelar di Mesir satu bulan setelah perang berakhir.

PM Palestina itu menegaskan bahwa Israel harus memenuhi kewajibannya dengan menarik diri dari Jalur Gaza, membuka perbatasan, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan serta material rekonstruksi.

Pemerintahan Jalur Gaza

Dengan menolak syarat eksternal terkait pemerintahan Jalur Gaza, Mustafa berkata, "Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun soal administrasi Gaza".

Ia menekankan bahwa Otoritas Palestina (PA) sudah memerintah Tepi Barat di bawah pendudukan Israel dan berniat memperluas kewenangan mereka ke Jalur Gaza saat kondisi memungkinkan.

"Tidak akan ada perselisihan internal Palestina dalam hal ini," klaim Mustafa.

Namun, Israel menolak peran PA maupun Hamas dalam pemerintahan Jalur Gaza pascaperang.

Mustafa kembali menegaskan bahwa PA memandang Jalur Gaza sebagai bagian dari negara Palestina dan bekerja 'siang dan malam' untuk memulihkan pemerintahan di wilayah tersebut.

Negosiasi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata diperkirakan dimulai dalam beberapa hari ke depan, dengan Hamas menuntut penghentian perang total, penarikan penuh Israel, dan tetap memegang senjata.

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dicapai pekan lalu, berdasarkan rencana yang diajukan Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina.

Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Jalur Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 68.000
warga Palestina di Jalur Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta membuat wilayah itu nyaris tak layak huni. (Ant/Z-1)