Menteri Keuangan Purbaya Ralat Ucapan soal Tuntutan 17+8

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meralat ucapannya bahwa gerakan 17+8 merupakan tuntutan dari suara sebagian kecil masyarakat. Dia kini justru mengatakan banyak masyarakat merasa sulit dalam situasi tekanan ekonomi. Bahkan, sebagian besar masyarakat turun ke jalan karena kondisi itu.

"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 September 2025.

Purbaya minta maaf karena keliru berbicara dalam merespons tuntutan itu. Dia mengatakan kekeliruan itu merupakan pelajaran bagi dirinya. 

"Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar aja rakyat' atau 'itu yang susah aja.' Enggak," kata dia. 

Purbaya pun mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan ekonomi. Keadaan itu akan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja. "Sehingga masyarakat bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya," kata dia. 

Purbaya sebelumnya meminta maaf atas ucapannya. Purbaya mengatakan dirinya merupakan pejabat baru di Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, selama ini tidak ada yang mengawasi tutur katanya ketika masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

“Ini, kan, saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Ibu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ucap Purbaya kepada wartawan usai melaksanakan serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Respons Purbaya terhadap tuntutan 17+8 diutarakan dalam konferensi pers seusai pelantikan dirinya sebagai menteri pada Senin, 8 September 2025. Purbaya mengatakan dirinya belum mempelajari tuntutan tersebut. Namun, dia berpendapat tuntutan tersebut datang dari sebagian kecil rakyat.

“Tapi pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang, ya,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025. 

Dalam tuntutan 17+8 yang digaungkan masyarakat sipil, terdapat beberapa poin yang menyangkut ekonomi. Dalam 17 tuntutan jangka pendek, masyarakat menuntut agar pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan outsourcing. Sementara itu di antara delapan tuntutan jangka panjang, terdapat poin tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Tuntutan 17+8 muncul di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas. Gerakan ini diinisiasi sejumlah pemengaruh dan pegiat media sosial yang tergabung dalam konsorsium Bijak Memantau, yaitu sebuah platform digital yang bekerja mengawasi kinerja pejabat publik.

Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam tulisan ini