Mensos Ajak Pemda Jateng Perkuat Akurasi Data Kemiskinan Lewat DTSEN

INFO NASIONAL — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk berperan aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ajakan tersebut disampaikan pada pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 25 November 2025.

Mengusung istilah “jihad data”, Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data merupakan tugas penting yang membutuhkan komitmen kolektif, kerja sistematis, dan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ia menilai akurasi data menjadi fondasi agar program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial dapat tepat sasaran.

“Bapak ibu sekalian saya ajak berjihad untuk menghadirkan data yang akurat. Ini jihad kok bapak ibu sekalian. Mari kita jihad,” kata Mensos.

Upaya pemutakhiran data ini tidak hanya dilakukan melalui koordinasi kelembagaan, tetapi juga melalui pendekatan langsung ke lapangan. Gus Ipul secara rutin melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memastikan mekanisme pemutakhiran berjalan, mulai dari tingkat teknis hingga operasional di desa dan kelurahan.

Menurutnya, keselarasan data sangat penting untuk integrasi seluruh program sosial. Semakin sinkron data yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, maka intervensi penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

“Kalau kita lakukan pemutakhiran terus-menerus, saya percaya data kita makin akurat,” ujarnya.

Mensos juga menekankan pentingnya partisipasi publik. Pemerintah, kata dia, siap menerima usulan, masukan, bahkan kritik dari masyarakat. Ia memastikan berbagai saluran pelaporan akan dibuka — mulai dari sistem administratif berjenjang, aplikasi digital, call center, hingga nantinya nomor WhatsApp khusus.

“Semua saluran itu untuk mempermudah masyarakat melakukan usulan maupun sanggahan atas data yang ada,” terang Gus Ipul.

Ia juga menyebut bahwa berbagai laporan masyarakat di media sosial turut menjadi bagian dari pemantauan. Setiap aduan akan diverifikasi dan divalidasi, lalu diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemrosesan lebih lanjut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya data sebagai landasan pengambilan keputusan publik. Menurutnya, biaya pengelolaan data mungkin besar, namun biaya membangun tanpa data yang akurat jauh lebih mahal dan penuh risiko.

“Data bukan hanya angka, tetapi pondasi keputusan yang adil dan benar,” tegas Taj Yasin.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPS telah menandatangani nota kesepahaman penyediaan dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar pembangunan daerah. Targetnya, pada Januari 2026 pemadanan data 38,2 juta penduduk Jawa Tengah dapat diselesaikan lengkap dengan pemeringkatan desil 1 hingga 10.

“Jika target ini tercapai, manfaatnya akan sangat signifikan. Intervensi kemiskinan ekstrem lebih tepat sasaran, dan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih masif,” ujarnya.

Pemutakhiran DTSEN menjadi langkah penting untuk mewujudkan kebijakan berbasis data yang akurat dan inklusif, sekaligus memperkuat arah pembangunan sosial di Jawa Tengah maupun secara nasional.(*)