Mensesneg: Prabowo Tak Pernah Menyetujui Pembentukan Tim Investigasi Independen

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengatakan setuju pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan demontrasi pekan terakhir Agustus 2025 lalu. 

Prasetyo membantah pernyataan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang bilang Prabowo setuju pembentukan tim itu ketika audiensi dengan mereka pada Kamis, 11 September 2025. Kepada anggota GNB, Prabowo hanya bilang proses investigasi sedang berjalan. 

"Karena itu kami luruskan presiden tidak pernah menyampaikan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Politikus Gerindra ini mengatakan pemerintah menghormati pembentukan tim penyelidik non-yudisial independen yang dipimpin Komnas HAM. Pemerintah memberikan ruang tim itu untuk melakukan kerjanya. Namun, bila ada kendala, pemerintah siap membantu. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan pemerintah tidak perlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan demonstrasi pekan terakhir, Agustus 2025. Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza. 

"Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, presiden mengatakan tidak perlu dibentuk," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2025.

Mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan pembentukan tim investigasi diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa kepada Prabowo beberapa waktu lalu. Prabowo, kata Yusril, melihat usul itu bagus, masuk akal, dan perlu dipertimbangkan.

Namun, Yusril mengaku mendapatkan penegasan dari Prabowo bahwa tim gabungan pencari fakta tidak perlu dibentuk. Menurut Yusril, Prabowo menyerahkan pengusutan kasus kerusuhan demonstrasi kepada tim penyelidik non-yudisial independen yang dipimpin Komnas HAM. 

Sejumlah cendekiawan dan ulama yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa sebelumnya berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2025. Kepada Prabowo, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan demonstrasi pada pekan terakhir Agustus 2025.

Anggota Amnesty International Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan salah satu yang diminta kepada Prabowo adalah segera membentuk tim investigasi independen. Tujuannya untuk menyelidiki demonstrasi yang berakhir ricuh pada akhir Agustus.

Pada 25 Agustus 2025, masyarakat melakukan unjuk rasa menentang kebijakan DPR yang menaikkan gaji dan tunjangan mencapai Rp 100 juta di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Demonstrasi itu terus berlanjut. Puncaknya ketika pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas akibat dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis 28 Agustus 2025 di Jakarta. 

Kejadian itu memicu kemarahan publik di berbagai daerah. Di beberapa tempat, massa melakukan perusakan fasilitas umum hingga penjarahan kediaman anggota DPR. Tercatat ada 10 orang yang meninggal dunia akibat demonstrasi itu. 

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini