Menko Djamari Chaniago Disebut Punya 2 Tantangan Serius

POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menilai bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menghadapi sejumlah tantangan serius untuk jabatan barunya. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu memetakan dua kategori tantangan dalam bidang keamanan baik dari dalam dan luar negeri.

Adapun persoalan di dalam negeri, menurut Sukamta, berkaitan dengan turunnya indeks demokrasi Indonesia. "Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat," kata Sukamta dalam keterangan tertulis dikutip dari laman fraksi PKS pada Jumat, 19 September 2025. 

Ia menyebut penurunan kualitas berdemokrasi itu tampak dari gelombang demokrasi yang meletus pada akhir Agustus dan berlanjut hingga September. Tuntutan Massa yang mulanya mendesak pembubaran DPR karena kesenjangan pendapatan meluas menjadi dorongan reformasi kepolisian usai pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas karena dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus lalu. 

"Rakyat marah terhadap DPR dan juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya, seperti kepolisian, menteri keuangan, dan seterusnya," ujar dia. Sukamta menilai amarah publik ini menjadi tantangan besar bagi Menko Polkam Djamari untuk bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan di Tanah Air. 

Sebab, kata Sukamta, Djamari juga harus memastikan stabilitas itu harus tetap menjunjung tinggi adanya ruang demokrasi dan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi. "Saya berharap beliau sebagai Menko Polkam dapat menjawab tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah dan di masa dunia yang berbahaya,” ujar dia.

Berikutnya tantangan dari luar negeri yang harus dihadapi oleh Djamari menurut Sukamta ialah dinamika geopolitik global yang tak berkesudahan. Misalnya konflik di Timur Tengah, termasuk persoalan Palestina dan Israel. 

Sukamta menyebut persoal di Timur Tengah itu rumit karena menyeret negara-negara lintas benua lain. Sehingga ia meyakini bahwa Indonesia akan terdampak secara tidak langsung. Konflik antar bangsa di Asia Tenggara juga masih terasa. 

"Dinamika kawasan terkait dengan konflik perbatasan negara juga menjadi PR, seperti tempo hari Thailand dan Kamboja. Belakangan juga muncul kembali isu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia," kata dia. 

Dengan pengalaman sebagai purnawirawan TNI Angkatan Darat, Sukamta optimistis Djamari bisa melaksanakan tugas yang ditinggalkan oleh Budi Gunawan itu. Sukamta juga menyebut Presiden Pasti memiliki pertimbangan matang sehingga menunjuk Djamari sebagai Menko Polkam. 

Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari reshuffle ke-3 Kabinet Merah Putih.

Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000-16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999-1 Maret 2000. Kemudian menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998-24 November 1999 dan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997-1998.

Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan saat ini Djamari juga menjabat anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan periode 2025—2030.