Logika Purbaya Soal Dana Rp 200 T, Serupa Saat RI Dihantam Krisis

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi bukti bahwa kebijakan penempatan dana jumbo pemerintah ke sistem keuangan, yakni melalui bank, dapat menggerakkan ekonomi yang tengah lesu, atau bahkan diambang krisis.

Ia mengatakan, kebijakan seperti yang dilakukannya saat ini, yakni penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke perbankan, untuk meningkatkan uang primer atau M0 sebetulnya pernah dilaksanakan pada era Pandemi Covid-19. Bedanya, kala itu tak diumumkan secara langsung ke publik seperti saat ini.

"Waktu itu yang ngontrol presiden langsung dari Istana dengan perintah khusus yang orang di luar enggak tahu. Yang jelas Anda taunya, kelihatannya ekonominya bertahan nih, Indonesia dipuji-puji dunia internasional, tapi itu bukan terjadi karena kebetulan atau karena emang kita ekonominya kuat tapi karena ada intervensi monetar dan fiskal," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

"Anda waktu itu enggak tahu, saya pikir juga enggak perlu tahu, yang penting Anda happy kan Anda enggak perlu tahu bahaya waktu itu kita hampir jatuh seperti (krisis) 1998 kalau kita enggak dibalik kebijakannya," tegas Purbaya.

Purbaya menegaskan, berdasarkan pengalaman saat Pandemi Covid-19, kebijakan yang mendorong pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang primer dalam jangka pendek seperti pada 2021, selalu akan menciptakan permintaan, tanpa mendorong signifikan tekanan inflasi.

Sebab, peredaran uang primer itu membuat beban biaya pinjaman di lembaga jasa keuangan akan turun sehingga menghilangkan kompetisi pengenaan suku bunga yang tinggi, baik dari sisi pinjaman ataupun simpanan, hingga di pasar uang antar bang.

"Itu bisa menimbulkan demand, jadi saya yakin itu berjalan karena kita sudah tes beberapa kali dan jalan dan behavior system enggak berubah. Jadi ketika bunga dipinjaman juga turun perusahaan-perusahaan juga melihat, eh demand mulai naik nih karena orang mulai belanja kan, pasti mereka juga mulai belanja, enggak mungkin enggak," paparnya.

Purbaya meyakini, kebijakan yang saat ini ia terapkan juga per 12 September 2025 melalui penempatan dana menganggur pemerintah senilai Rp 200 triliun di Bank Indonesia ke lima bank milik negara akan mulai dirasakan pada bulan depan, dan optimal pada akhir tahun nanti.

"Kenapa saya tahu? 2021 kita tes itu. 2021 kan Covid, harusnya kan hancur ekonomi kita. Kenapa bisa bagus? karena kita jalankan hal yang sama tapi yang waktu yang ngontrol Presiden langsung dari Istana dengan perintah khusus yang orang di luar enggak tahu," ucap Purbaya.

Meski begitu, Purbaya mengakui, kebijakan penempatan dana memang selalu diimbangi dengan risiko tata kelola di sektor keuangannya. Maka, pengawasan dan penindakannya akan terus dipertegas supaya bisa betul-betul menggerakkan ekonomi.

"Kalau dia kredit fiktif ya kalau ketahuan ditangkap, dia pecat. Tapi saya enggak tau kalau sebesar itu apa mereka berani kredit fiktif, tapi kalau masalah itu kan selalu ada, saya belum masuk juga kalau ada kredit fiktif ya ada juga kredit fiktif," tegasnya.

Karena mengetahui adanya risiko itu, Purbaya mengatakan, itu sebabnya ia memasukkan penempatan dana menganggur pemerintah ke bank milik negara, bukan ke Bank Perekonomian Rakyat atau BPR.

"Saya enggak masukin ke BPR, saya masukinnya kan bank-bank lima itu. Kalau di BPR memang problemnya selalu manajemennya mencuri, kalau bangkrut itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu," kata Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Dari Ekonom hingga Menkeu, Begini Sepak Terjang Purbaya Yudhi Sadewa