KPK Sebut Keterangan Khalid Basalamah Membuka Terang Kasus Kuota Haji, Ini Penjelasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa terbantu dengan informasi yang disodorkan bos PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah (KB) dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Hanya saja, KPK merahasiakan informasi apa yang dimaksud.

KPK memastikan informasi yang dihimpun penyidik dari Khalid tergolong penting. Khalid dikenal pula sebagai sekaligus Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji.

"Dalam pemeriksaan tersebut penyidik terbantu dari informasi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Saudara KB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

KPK menyebut informasi yang digali dari Khalid cukup membuka kasus kuota haji menjadi lebih terang. Khalid dinilai punya pengetahuan soal perkara tersebut.

"Mendukung dalam proses pengungkapan perkara terkait dengan pengaturan kuota haji tambahan," ujar Budi.

Apalagi Khalid dicecar penyidik dalam kapasitasnya sebagai pemilik biro travel haji. Dalam pemeriksan di markas KPK, penyidik mengorek pengetahuan Khalid dari mulai perolehan kuota sampai pelaksanaan haji.

"Didalami oleh penyidik terkait dengan pengetahuannya tentang bagaimana memperoleh kuota tambahan, bagaimana pelaksanaan ibadah haji," ucap Budi.

KPK memastikan pemeriksaan terhadap Khalid bukan dalam kapasitas jamaah atau pendamping jamaah. Pemeriksaan ini menyangkut kepemilikan Uhud Tour yang memberangkatkan jamaah haji ke Mekkah pada 2024.

“Pemeriksaan kepada saksi saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas biro perjalanan haji, ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jemaah,” ujar Budi.