Komisi III DPR Menyatakan Siap jika Diberi Tugas Bahas RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan pihaknya siap jika diberikan tugas untuk membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. RUU ini diketahui ditargetkan selesai pada tahun ini.

Pernyataan itu disampaikan Nasir menanggapi usulan salah satu pimpinan Badan Legislasi atau Baleg DPR yang memandang RUU Perampasan Aset lebih tepat dibahas di Komisi III.

“Kalau sikap dan pernyataan Baleg rencana pembahasan RUU perampasan aset bisa diserahkan ke Komisi III, tentu pimpinan dan anggota kami siap menjalankan tugas itu,” ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

Pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dilakukan secara paralel dengan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) yang saat ini masih berjalan. Namun, menurut Nasir, urutan pembahasan bisa dipilih sesuai prioritas. “Itu teknis. Bisa paralel atau siapa yang didahulukan. Mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu,” kata dia.

Soal substansi RUU, Nasir belum ingin menyinggung lebih jauh. Menurut dia, yang paling penting saat ini adalah kemauan untuk segera membahas RUU tersebut. “Itu nanti di Panja. Yang penting kemauan dikelola dan dijaga sehingga harapan Presiden Prabowo bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR,” ucap dia. 

Pemerintah dan DPR sepakat RUU tentang Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain RUU Perampasan Aset, DPR juga mengusulkan RUU tentang Kamar Dagang dan Industri serta RUU tentang Kawasan Industri untuk masuk dalam prolegnas prioritas tahun ini.

“Pemerintah setuju dengan usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025, termasuk RUU Perampasan Aset,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di ruang rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Supratman menegaskan, pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR. “Hari ini kami memberi apresiasi luar biasa kepada DPR karena telah memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draf RUU Perampasan Aset,” kata dia.