Komdigi Sebut Pagu Anggaran 2026 Rp8 Triliun tidak Cukup, namun Siap Berhemat

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail dalam acara Ngopi Bareng Media di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (19/9).(MI/Ihfa Firdausya)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan pagu anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp8 triliun belum cukup. Namun Kemenkomdigi menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait pemanfaatan anggaran yang efisien dan efektif.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail memaparkan pada dasarnya pagu anggaran Rp8 triliun itu akan difokuskan untuk melanjutkan komitmen kontrak-kontrak yang sudah berjalan, khususnya untuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Selain itu untuk belanja pegawai dan operasional kantor.

"Apakah cukup Rp8 T? Usulan kita gak cukup, karena masih ada di luar kontrak-kontrak itu tadi, dan ada hal-hal yang baru yang juga harus kita selesaikan. Misalnya masalah Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah dibangun PDN 1 itu di Cikarang, itu membutuhkan support juga anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan," kata Ismail dalam acara Ngopi Bareng Media di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (19/9).

"Tapi semua terkontrol. Artinya kita memahami sarat dari Presiden dan Kementerian Keuangan. Kementerian/lembaga ini harus efektif dan efisien memanfaatkan anggaran," imbuhnya.

Pihaknya akan menghilangkan 'lemak-lemak' yang tidak perlu, misalnya mengurangi penyelenggaraan rapat-rapat di tempat yang mengeluarkan anggaran. Kemudian menghilangkan pemborosan-pemborosan seperti jumlah mobil operasional yang berlebihan dan sebagainya.

Ismail merinci anggaran Rp8 triliun yang didapat Kemkomdigi porsi terbesarnya untuk Bakti. "Ini melanjutkan komitmen yang sudah dalam bentuk long term, misalnya untuk Palapa Ring, untuk Satria 1, itu kan sudah setiap tahun berjalan dan masih masih dimanfaatkan dan berjalan dengan baik. Melanjutkan operasi maintenance, termasuk untuk BTS dan seterusnya," paparnya.

Komdigi juga turut ambil bagian dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis.

"Di dalam Sekolah Rakyat itu ada solusi digital, di sekolahnya juga harus tersedia koneksi, akses internet yang memadai. Kemudian ada pelatihan-pelatihan digital talent buat guru-guru dan siswa yang perlu dan sebagainya, itu kita inklusifkan dengan kegiatan Komdigi," pungkasnya.

Sebelumnya dalam rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, Senin (15/9), pagu anggaran tahun 2026 yang diterima Kemkomdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun. Angka itu tidak mengalami kenaikan dari pagu awal.

Pada Juli lalu, Kemkomdigi sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada 2026 sebesar Rp20,3 triliun. (Ifa/M-3)