Kepala KSP Qodari Sebut Kebijakan dan Komunikasi Publik Satu Kesatuan

KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan tak ada kebijakan pemerintah yang bagus tanpa komunikasi publik yang baik. Pernyataan ini disampaikan Qodari setelah acara serah terima dari Letnan Jenderal (purn) TNI Angkatan Darat Anto Mukti Putranto di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

“Saya selalu mengatakan begini, antara kebijakan dengan komunikasi itu satu kesatuan,” kata Qodari.

Qodari menilai kebijakan publik sebagai hulu dan komunikasi sebagai hilirnya. Sehingga, kebijakan publik tidak akan berjalan tanpa ada komunikasi publik. “Kalau kita di hulu kita enggak punya kebijakan publik yang bagus, enggak mungkin komunikasi juga bagus. Jadi ini satu kesatuan,” ujarnya. 

Ia mengatakan KSP akan menyampaikan program pemerintah yang berjalan agar bisa sampai ke masyarakat. Sebab, kata dia, percuma bila ada program dengan anggaran besar tapi tak dikomunikasikan ke masyarakat. Ia mencontohkan program cek kesehatan gratis (CKG) yang sangat penting bagi masyarakat. 

“Ini program bagus untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilainya itu satu CKG bisa Rp 2-3 juta,” ujarnya.

Menurut dia, program itu akan sia-sia apabila masyarakat tidak tahu atau bahkan takut mengikutinya.  "Supaya apa? Jangan jadi parah, kan begitu. Nah, ini program begini kan harus diketahui oleh masyarakat,” katanya. 

Qodari mengatakan KSP akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah dan memperkuat peran komunikasi dengan badan tersebut. Ia mengungkapkan diminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membantu komunikasi program pemerintah dan keberhasilan programnya.

*Kemarin ada pesan dari Jenderal Teddy untuk KSP membantu komunikasi, membantu komunikasi program-program pemerintah, keberhasilan pemerintah,” katanya.

Qodari mengatakan KSP akan membantu kementerian dan lembaga dalam monitoring program-programnya. Berbeda dengan Badan Komunikasi Presiden, Qodari mengatakan KSP memiliki kelebihan wewenang monitoring dan evaluasi semua program prioritas presiden.

“Maka kemudian kami mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa-apa manfaat dari masing-masing program,” ujarnya.

Hasil monitoring dan evaluasi KSP akan disampaikan kepada masing-masing kementerian dan lembaga sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, KSP juga akan membantu komunikasi publik yang disampaikan agar dipahami oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan lebih luas.