Kemlu: 78 WNI dipulangkan dari Nepal usai kerusuhan besar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Nepal menyusul gejolak protes besar anti-pemerintah di negara tersebut akan mencapai 78 orang pada pekan ini.

Disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha merespons pertanyaan ANTARA pada Senin, sudah ada 74 WNI yang berhasil pulang ke RI dengan penerbangan komersial dari Nepal hingga Minggu (14/9).

Sementara, 4 WNI lainnya akan pulang dengan pesawat komersial dalam dua penerbangan berbeda pada Senin dan Kamis (18/9), dengan masing-masing gelombang diikuti 2 WNI.

“Dengan demikian hingga Kamis mendatang, diharapkan total 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat ke Nepal sudah dapat dipulangkan ke tanah air,” kata Judha.

Baca juga: Nepal cabut jam malam usai Sushila Karki dilantik jadi PM sementara

Dia menambahkan bahwa para WNI tersebut berada di Nepal baik untuk mengikuti konferensi internasional maupun berwisata.

Direktur di Kemlu RI itu menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Nepal sudah berangsur pulih, sebagaimana terlihat dari berakhirnya pemberlakuan jam malam dan pemulihan layanan transportasi umum di negara tersebut.

“Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor perkembangan situasi keamanan di Nepal dan mempersiapkan rencana kontingensi untuk antisipasi jika terjadi eskalasi kembali,” kata Judha.

Dalam pernyataan sebelumnya pada Minggu, Kemlu RI mengimbau WNI untuk mempertimbangkan kembali atau menunda perjalanan ke Nepal hingga situasi benar-benar pulih.

Baca juga: Korban tewas kerusuhan Nepal bertambah jadi 72 orang

Meskipun pada saat ini, ancaman keamanan semakin reda menyusul pelantikan Perdana Menteri sementara Sushila Karki, lanjutnya.

Kemlu juga mengingatkan WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.

Sekurangnya 72 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam aksi kerusuhan besar di Nepal sejak 8 September yang dipicu larangan penggunaan media sosial serta dugaan korupsi dan nepotisme elite politik Nepal.

Protes tersebut membuat Perdana Menteri Nepal Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9) setelah para pengunjuk rasa menyerbu parlemen dan membakar rumah beberapa pejabat senior di Kathmandu, ibu kota negara tersebut.

Usai Sushila Karki dilantik sebagai PM sementara, ia mengumumkan kompensasi sebesar 1 juta rupee untuk setiap korban serta berjanji akan mengusut aksi kekerasan dan vandalisme pada gedung-gedung pemerintah.

Baca juga: PM sementara Nepal berjanji akan usut vandalisme saat unjuk rasa

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.