Kementerian Haji Jawab Protes Asosiasi soal Umrah Mandiri

WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa penolakan asosiasi pengusaha terhadap pelegalan umrah mandiri adalah suatu hal yang wajar. Namun, menurut Dahnil, pelegalan umrah mandiri tak terhindarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Ia pun memberi tanggapan saat mendengar asosiasi pengusaha yang berencana menggugat dasar hukum umrah mandiri ke Mahkamah Konstitusi. "Saya pikir kegelisahan mereka beralasan ya. Kenapa beralasan, karena mereka khawatir kehilangan jemaah," kata Dahnil di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 27 Oktober 2025. 

Kendati demikian, Dahnil meminta para pengusaha untuk mengikuti perkembangan kebijakan terutama yang ditetapkan berdasarkan kondisi di Saudi Arab. Menurut dia, pemerintah Saudi Arabia telah membuka peluang umrah mandiri bahkan sebelum aturannya dimuat dalam revisi undang-undang Nomor 14 tahun 2025.

Dahnil menuturkan, pelegalan umrah mandiri merupakan keputusan pemerintah untuk melindungi hak jemaah dan menyesuaikan dengan regulasi Saudi. Nah karena untuk melindungi mereka maka undang-undang mengakomodir umrah mandiri. 

Salah satu dampak dari pelegalan ini, kata dia, adalah setiap orang bisa melakukan pendaftaran umrah mandiri lewat kartu identitas digital atau nusuk. Ia meminta para penyelenggara penyedia ibadah umrah atau PPIU untuk mengikuti perkembangan zaman.

"Anak-anak muda seperti Anda semuanya, termasuk saya anak muda kan, itu bisa ngurus sendiri prosesnya dan itu tidak bisa dibendung," tutur politikus Partai Gerindra tersebut.

Bercermin dari hal itu, Dahnil menyampaikan bahwa tugas dari para pengusaha travel haji dan umrah adalah memperbaiki layanan agar bisa terus bersaing. Dengan kompetisi pasar sangat terbuka ia pun mengaku bahwa pemerintah berusaha mengantisipasi risiko dari penyelenggaraan umrah mandiri.

"Kami akan memperketat jangan sampai ada moral hazard," ujar Dahnil. Ia lantas memberi contoh, misalnya dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur bahwa orang yang tidak punya izin PPIU dilarang memobilisasi orang lain untuk melakukan umrah secara bersama-sama. 

Dahnil menyebut tindakan itu sebagai bentuk pidana yang melanggar hukum. Namun, dengan diantisipasi lewat aturan itu, ia menilai pemerintah telah berupaya melindungi jemaah sejak dini. 

Sebelummnya, Ketua Umum Asosiasi Amanah Umrah dan Haji Republik Indonesia (Ashuri) Nur Faizin menyatakan keberatan terhadap pelegalan umrah mandiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia juga mempertimbangkan menggugat sebagian pasal UU itu ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami dengan 13 asosiasi lain sedang menggodok hal ini (gugatan ke MK)," kata Nur Faizin saat dihubungi pada Senin, 27 Oktober 2025.

Nur Faizin belum merincikan siapa saja asosiasi yang hendak menuntut pembatalan kebijakan umrah mandiri tersebut. Menurut dia, umrah mandiri memiliki banyak sisi negatif jika langsung dilaksanakan tanpa peraturan turunan yang matang. Ia pun menyebut beberapa dampak negatif yang diprediksi muncul satu per satu imbas pelegalan umrah mandiri.

Pertama, ia melihat ada celah penyalahgunaan kesempatan umrah mandiri yang dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia untuk bebas masuk ke Arab dengan niat bekerja. Kedua, ia menyoroti minimnya jaminan keselamatan dan perlindungan bagi jemaah umrah mandiri.

Ketiga, ia mengkhawatirkan dampak umrah mandiri terhadap keberlanjutan usaha penyelenggara pelayanan ibadah umrah (PPIU). "Secara perlahan legalnya umrah mandiri itu akan mematikan ekosistem haji, di mana banyak sekali orang yang bergantung dengan itu," tutur dia. 

Ia memahami bahwa Kementerian Haji dan Umrah menetapkan keputusan itu berdasarkan kebijakan Arab Saudi. Namun, ia mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia tidak perlu merespon kebijakan Saudi yang mengatur umrah mandiri.

Dia berharap pemerintah memiliki pendirian tersendiri dengan tetap memberlakukan kebijakan layanan umrah lewat PPIU.