IKN Serap Anggaran Rp48,8 T di 2025-2028, Ini Daftar Proyeknya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, proyek pembangunan IKN kini sudah memasuki tahap 2 sesuai rencana induk pembangunan IKN yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 63/2022.

Sebagaimana diketahui, dalam rencana induk IKN pembangunannya dibagi dalam lima tahap, yakni tahap I 2020-2024, tahap II 2025-2029, tahap III 2030-2034, tahap IV 2035-2039, dan tahap V 2040-2045.

"Yang sudah selesaikan 2020-2024 berupa kawasan eksekutif, perkantoran-perkantoran dan huniannya. Saat ini kita masuk tahapan kedua untuk pembangunan KIPP (Kawasan Inti Pemerintah Pusat) tadi kemudian sampai 2045," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Untuk tahap I anggaran IKN dari APBN yang telah terserap Rp 89 triliun. Sementara itu, untuk tahap II, kata Basuki akan memakan anggaran senilai Rp 48,8 triliun yang terbagi ke dalam tiga bagian pencairan, yakni batch I Rp 3,1 triliun kontrak tahun tunggal 2025, batch II Rp 20 triliun kontrak tahun jamak 2025-2027, dan batch III Rp 25,7 triliun kontrak tahun jamak 2026-2028.

"Jadi yang 2025 batch I single year yang harus selesai pada Desember ini sekarang progresnya sudah mencapai 76,1% dan kami selesaikan akhir Desember 2025, batch II itu 2025-2027 dan batch III 2026-2028," tegas Basuki.

Basuki menjelaskan, untuk batch I yang memanfaatkan kontrak tahun tunggal senilai Rp 3,1 triliun, terdiri dari 16 paket pekerjaan terkontrak. Pembangunannya berupa 7 paket peningkatan jalan KIPP Sub-WP 1B 1C sepanjang 12,2 km, penataan Kawasan Pasar Sepaku, dan penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau.

Juga ada proyek pengelolaan gedung perkantoran, hunian, dan infrastruktur kawasan seperti jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), air minum, hingga sanitasi.

Untuk batch II, yang kontrak tahun jamak senilai Rp 20 triliun 2025-2027, terdiri dari 28 paket pekerjaan. Di antaranya pembangunan berupa pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif, serta pembangunan infrastruktur pendukung kawasan perkantorannya, seperti jalan dan MUT sepanjang 15,5 km, 21 embung dan 3 kolam retensi, serta pipa air minum sepanjang 200 km.

Adapula proyek pengelolaan untuk prasarana peribadatan, gedung perkantoran, hunian, infrastruktur jalan dan MUT, air minum, serta sanitasi.

Terakhir, untuk batch III yang berupa kontrak tahun jamak senilai Rp 25,7 triliun masih dalam tahap persiapan tender, berupa lelang dini pada 2025.

Proyek pembangunannya berupa rumah tapak dan hunian vertikal negara (legislatif, yudikatif, ASN, dan pertahanan keamanan), serta infrastruktur pendukung kawasan, berupa jalan dan MUT, 25 check dam, 2 kolam retensi, dan 8 embung.

Untuk proyek pengelolaannya akan berupa pengelolaan infrastruktur terbangun yang telah dilakukan final hand over (FHO) atau menyelesaikan masa pemeliharaan dan siap untuk diserahterimakan secara akhir.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]