Giring Ganesha dan Once Soroti Reformasi Industri Musik pada Indonesia Music Summit 2025

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Music Summit (IMuSt) 2025 kembali hadir pada Kamis, (20/11/2025) di Teater Wahyu Sihombing, TIM, Jakarta Pusat. Pada hari ke-2 ini, diskusi membawa tema ketersediaan venue pertunjukan musik dan sarana pendukung. Giring Ganesha, Once Mekel, Wendi Putranto, dan Ricky Bya, yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, mendorong evaluasi serius terhadap kebijakan musik nasional.

Terutama terkait pembangunan infrastruktur pertunjukan yang layak dan modern.

Dalam diskusi tersebut, Once yang merupakan anggota Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan musik harus dipahami sebagai investasi strategis bagi identitas dan ketahanan budaya bangsa, bukan sekadar ladang keuntungan finansial jangka pendek. Menurutnya, pemajuan kebudayaan adalah mandat pemerintah yang harus dijalankan melalui rencana induk yang selaras dengan kebutuhan ekosistem musik.

Pemerintah pusat memiliki tugas yang sangat penting di ranah kebudayaan, yang harus diatur berdasarkan rencana induk pemajuan kebudayaan. 

“Dalam peran kebudayaan, musik itu sebetulnya harus dirancang secara strategis. Itu menjadi tugas yang paling penting dari pemerintah,” ucap Once. “Pemajuan kebudayaan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi wilayah kerja di pemerintah,” sambungnya.

Giring Ganesha, yang juga merupakan Wakil Menteri Kebudayaan menambahkan urgensi pembangunan venue pertunjukan yang layak dan terjangkau. Ia menilai daya beli masyarakat yang berbeda-beda menuntut strategi bertahap, sambil memanfaatkan aset BUMN, auditorium kampus, hingga balai budaya sebagai solusi cepat.

Ia berpendapat, pembangunan venue seperti ini sebaiknya diprioritaskan di Jakarta terlebih dahulu, sementara pembangunan besar di daerah lain harus menunggu hingga daya beli masyarakat meningkat.

“Saya yakin bahwa memang live venue yang paling cepat yang harus dibuat adalah harusnya di Jakarta. Harusnya di Jakarta yang proper, bagus, murah, affordable, iya kan? Tapi untuk daerah lainnya tunggu dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa? Saya ingatkan sekali lagi, daya beli masyarakatnya berbeda-beda. Nah, ini tantangannya,” kata Giring.

Sebagai solusi cepat untuk keberadaan venue ini, Giring mengusulkan optimalisasi aset BUMN yang terlantar. Mulai dari auditorium kampus, aula RRI di berbagai kota, dan balai budaya Pemda. 

“Kemarin kita sudah ngobrol sama Danantara dan sekarang mereka dalam proses memetakan aset-aset BUMN yang terlantar. Dan kedua, yang mereka tawarkan salah satunya sekarang adalah coba ada beberapa venue airport yang sebetulnya masih bisa dipakai untuk konser yang besar. So, we have to adapt dengan keadaan ekonomi kita juga. Bukan berarti kita bikin semua langsung besar tapi nanti mangkrak, buat apa?” jelas Giring.

Giring menekankan bahwa kunci utama perbaikan ekosistem musik, termasuk tata kelola royalti dan perizinan, adalah seluruh pelaku industri yang harus kompak dan sering berdiskusi. Kemajuan membutuhkan dorongan yang kuat, dan ekosistem yang kompak dapat mendorong reformasi yang selama ini sulit dilakukan. 

Di bidang perizinan, tim kerja KMI (Konferensi Musik Indonesia) telah berkolaborasi dengan kepolisian untuk memastikan proses izin dan pengamanan event berjalan transparan, terukur, dan efisien. Seluruh biaya perizinan harus mengikuti ketentuan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga prosesnya jelas tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. 

Komitmen strategis ini diperkuat dengan pendirian Kementerian Kebudayaan, suatu langkah yang dilihat Giring sebagai upaya serius untuk memajukan budaya dan memanfaatkan potensi cultural creative industry sebagai sumber PDB (GDP) Indonesia di masa depan.