Gemas Tolak Nama Gus Dur dan Marsinah Bersanding dengan Soeharto dalam Daftar Calon Pahlawan Nasional

GERAKAN Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menolak keras penyandingan nama mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Marsinah untuk disandingkan dengan nama mantan Presiden Soeharto sebagai calon tokoh dengan gelar pahlawan nasional.

Perwakilan GEMAS, Dimas Bagus Arya, mengatakan figur Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun melalui rezim Orde Baru dipenuhi rentetan kejahatan HAM; penyalahgunaan kekuasaan; praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis, serta tak memberikan keadilan bagi para korban hingga saat ini. "Pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto bukan hanya memutarbalikan sejarah, tapi penghinaan terhadap perjuangan reformasi, demokrasi, dan luka kolektif bangsa ini," kata Dimas dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Oktober 2025.

Usul nama Soeharto sebagai pahlawan nasional mulanya dilakukan oleh Bambang Sadono Center kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Oktober 2024. Pendiri Bambang Sadono Center, adalah Bambang Sadono, politikus Partai Golkar atau partai yang dibesarkan Soeharto selama 32 tahun berkuasa.

Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Pada Kamis, 23 Oktober lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan nama Suharto dan 39 nama lain kepada Ketua Dewan Gelar sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Dari 40 nama yang masuk nominasi, nama mantan Presiden Gus Dur dan aktivis buruh yang dibunuh pada 1993, Marsinah adalah beberapa di antaranya.

Peneliti Public Virtue Research Institute atau PVRI, Alva Maldini mengatakan, nama Gus Dur dan Marsinah masuk dalam nominasi karena merepresentasikan kelompok buruh dan ikon demokrasi. Namun, ketika dua nama tersebut disandingkan dengan Soeharto dalam situasi militerisme yang menguat dan menyempitnya ruang kebebasan sipil, maka terdapat risiko jika nama Gus Dur dan Marsinah hanya menjadi dalih permintaan maaf.

"Ada risiko dua nama ini menjadi apologi untuk situasi saat ini atau bahkan jadi tukar guling politik," kata Alva.

Direktur Eksekutif PVRI Muhammad Naziful Haq menilai, dari 40 nama dalam nominasi, 10 di antaranya termasuk Soeharto memiliki latar belakang militer; kemudian 11 lain berlatar elit agama; dan 19 sisanya berasal dari berbagai latar belakang.

Dia mengatakan, dengan komposisi ini, militer dan elit agama memperoleh masing-masing seperempat dari total keseluruhan nominasi. Kalkulasi itu menguatkan adanya dugaan politik pengkultusan individu.

"Namun, di sisi lain mencerminkan kompromi antara aktor penguasa dan kelompok agama yang sedang diakomodasi," ujar Naziful.

Menurut Naziful, dalam situasi yang telah menyebabkan erosi demokrasi seperti saat ini, semestinya dipilih figur yang laik atau memiliki makna demokrasi dan reformasi bersejarah. Soeharto bukan nominasi yang tepat untuk diberikan gelar pahlawan nasional.

"Secara historis, Soeharto adalah bagian otoritarianisme masa lalu yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan," kata Naziful.

Dihubungi terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, diterima atau tidaknya nama Soeharto, termasuk 39 nama lain yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional, berada di tangan Fadli Zon. "Biar Dewan Gelar yang memutuskan," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu melalui pesan WhatsApp, Ahad.