Gara-gara Ini Jurang Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin Makin Lebar

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat, perpindahan orang dari desa ke kota atau urbanisasi di Indonesia tidak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, kondisi itu tercermin dari minimnya pengaruh setiap pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Rachmat mengatakan, setiap 1% pertumbuhan perkotaan dari tahun ke tahun di Indonesia, hanya mampu meningkatkan PDB per kapita sebesar 1,4%. Padahal, di China, efek pertumbuhan perkotaan bisa meningkatkan PDB per kapita hingga 3% per tahun.

"Di Indonesia setiap tahunnya 1% pertumbuhan perkotaan ternyata hanya dapat meningkatkan PDB per kapita sebsar 1,4%," kata Rachmat dalam acara Peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045, Senin (15/9/2025).

"Untuk itu mengapa ketimpangan kita cukup besar," tegasnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan, pemerintah meluncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 sebagai pedoman bagi setiap wilayah dalam mengembangkan perkotaan di tiap-tiap daerah ke depannya.

Terutama untuk mengakomodir besarnya potensi urbanisasi di Indonesia, dari 2020 sekitar 56,7% menjadi 72,9% pada 2045.

Bila peningkatan urbanisasi tidak diimbangi dengan perbaikan kebijakan perkotaan yang terencana dengan baik, ia mengatakan, masalah kota-kota di Indonesia bisa semakin buruk, seperti urbanisasi yang tidak terkendali, kemacetan akibat minimnya akses transportasi publik, permasalahan sampah dan lingkungan, akses layanan dasar yang tidak merata, tata kelola layanan publik, hingga permasalahan sosial ekonomi.

"Ini sebabkan mengapa perlunya kebijakan perkotaan nasional harus dipercepat dan ini selaras dengan Asta Cita," papar Rahmat.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Orang RI Akan Numpuk Tinggal di Kota Tahun 2045, AHY Mulai Siapkan Ini