DJI Terancam Dilarang di AS pada Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta - Raksasa drone global, DJI, menghadapi ancaman larangan total di Amerika Serikat (AS) menyusul mandeknya audit penilaian risiko yang diamanatkan pada National Defense Authorization Act (NDAA).

Meskipun hampir setahun berlalu, pemerintah AS belum memulai proses audit tersebut. Bahkan jika audit dimulai sekarang, nasib DJI tetap berada di ujung tanduk karena tenggat waktunya berakhir pada Desember 2025.

DJI sempat bernapas lega pada Desember 2024 ketika Countering CCP Drones Act tidak dimasukkan dalam NDAA Tahun Fiskal 2025 yang disahkan Kongres AS.

Alih-alih larangan secara langsung, NDAA mengamanatkan dilakukannya "penilaian risiko" dalam waktu satu tahun sebelum keputusan akhir akan dibuat. Jika DJI gagal dalam penilaian tersebut, larangan akan diberlakukan. Demikian seperti dikutip dari PetaPixel, Selasa (11/11/2025).

Sejak awal, DJI menyambut baik audit ini. Namun, selama hampir satu tahun, perusahaan tersebut tidak melihat adanya pergerakan dari pemerintah AS untuk memulai penilaian risiko.

Pada April 2025, DJI telah memperingatkan jika penilaian tidak segera dimulai, prosesnya mungkin tidak akan berjalan adil karena auditor akan merasa terdesak waktu.

"Kami menyambut baik pengawasan dan yakin produk kami dapat bertahan dari pengawasan paling ketat mereka," ujar juru bicara DJI kepada PetaPixel.

"Kami merasa bahwa orang-orang yang mata pencariannya bergantung pada produk DJI berhak atas evaluasi yang adil dan tepat waktu untuk menghilangkan keraguan terhadap perusahaan kami dan meyakinkan pelanggan DJI serta publik AS bahwa drone DJI aman dan terjamin," ia melanjutkan.