Didesak Rakyat, Gerindra Siap Pecat Bupati Pati

Ilustrasi(Antara)

DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyatakan siap mengusulkan pemecatan Bupati Pati Sudewo dari keanggotaan partai. Langkah ini diambil menyusul aksi unjuk rasa dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) di depan gedung DPRD Pati pada Jumat (19/9), yang mendesak agar Sudewo dikeluarkan dari partai.

"Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah," ujar Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, saat menemui pengunjuk rasa bersama Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

Selain desakan pemecatan Bupati, massa juga menuntut agar anggota Fraksi Gerindra di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Irianto Budi Utomo, digantikan oleh kader lain yang lebih aktif. Permintaan tersebut telah disetujui dan akan segera diproses.

"Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan. Tentu melalui mekanisme usulan dari fraksi kepada pimpinan dewan," lanjut Hardi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pati.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan komitmen lembaganya untuk menyelesaikan proses Pansus secara tuntas.

"DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum," tegasnya.

PDI Perjuangan sebagai partai mayoritas juga disebut tetap mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus, meskipun salah satu anggotanya, Jokowi Yudi, akan digantikan karena dinilai tidak aktif mengikuti rapat-rapat penting.

Dalam aksi tersebut, MPB menyuarakan enam tuntutan, termasuk dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bupati Sudewo dan saat ini tengah diselidiki melalui hak angket DPRD.

Mereka juga mengkritisi kinerja anggota pansus yang dianggap pasif dan mencurigai adanya upaya 'penggembosan' kerja pansus.

Tristoni, dari Tim Advokasi MPB, menyampaikan pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tersebut.

"Data lengkap baru bisa disampaikan secara resmi di kantor tim advokasi," katanya. Ia menyebut bahwa indikasi lemahnya kinerja pansus terlihat dari sikap sejumlah anggotanya yang dinilai tidak aktif menjalankan tugas. (Ant/E-4)