Deretan Polemik yang Melibatkan Gus Yahya selama Menjabat Ketum PBNU

SOSOK Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tengah mendapat sorotan. Yahya berpolemik dengan sejumlah pengurus organisasinya sendiri yang ingin dia berhenti menjadi ketua umum.

Syuriyah PBNU mengumumkan pemecatan Yahya dari posisi ketua umum pada Rabu, 26 November 2025. Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," tulis poin ketiga surat edaran tersebut.

Ahmad Tajul membenarkan telah menandatangani surat itu. Namun, dirinya membantah surat itu merupakan surat pemberhentian. Dia berkata surat itu sekedar surat edaran.

Menanggapi surat edaran pemecatannya, Yahya menyebut dokumen tersebut tidak sah. “Surat itu tidak sah, bisa dilihat, masih ada watermark dengan tulisan ‘Draft’, maka itu berarti tidak sah. Kalau di-scan akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah,” ujar Yahya pada Rabu, 26 November 2025.

Lantas apa saja polemik Yahya Cholil Staquf selama menjabat Ketua Umum PBNU?

Mengundang Akademisi Zionis

Upaya pemakzulan Yahya disebut berkaitan dengan hadirnya akademikus zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU beberapa waktu lalu. Peter Berkowitz pernah menulis buku Israel and The Struggle Over The International Laws of War, yang berisi membela Israel terhadap pelbagai kritik hukum internasional.

Forum rapat harian Syuriyah PBNU menilai, kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional telah melanggar nilai serta ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mereka juga menilai kehadiran peneliti yang pro-zionis itu bertentangan dengan muqaddimah qanun asasi NU.

Syuriyah PBNU berpandangan, pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional NU dengan narasumber zionis melanggar peraturan organisasi. Tindakan ini dianggap telah mencemarkan nama baik PBNU, sehingga dalam Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, pemberhentian fungsionaris perlu ditempuh.

Sebelumnya, Yahya mengaku tidak mengetahui Peter Berkowitz kerap membela gerakan zionisme. "Jadi saya mohon maaf sekali kepada masyarakat bahwa saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz," kata dia, beberapa waktu lalu.

Yahya juga membantah  isu yang beredar bahwa dirinya terafiliasi dengan jaringan zionis. Terlebih, dia pernah berkunjung ke Israel pada 2018.

Yahya mengatakan bahwa anggota NU telah mengetahui dirinya pergi ke Israel pada saat itu. “Saya tahun 2018 pernah pergi ke Israel dan bertemu Nentanyahu (Perdana Menteri Israel). Mereka (anggota NU) sudah tahu dan mereka memilih saya sebagai ketum saat Muktamar Lampung,” kata Yahya kepada awak media di Hotel Novotel Samator Surabaya, Ahad 23 November 2025.

Yahya menambahkan, dia berkunjung ke Israel dan bertemu Nentanyahu demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dia pun mengaku masih konsisten dengan hal itu.

Dituntut Mundur dari MWA UI

Komunitas Kolektif Mahasiswa Universitas Indonesia yang Peduli Keadilan di Palestina membuat petisi pencopotan Yahya dari Majelis Wali Amanat (MWA) UI. Yahya adalah Ketua MWA UI untuk periode 2024-2029. 

Petisi berjudul "Dukung Pencopotan Yahya Cholil Staquf dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia" itu dibuat pada 12 September 2025. Salah satu pertimbangan petisi ini dibuat lantaran kelalaian Gus Yahya yang mengundang akademikus pro-Zionis, Peter Berkowitz, sebagai pembicara di acara UI pada 23 Agustus lalu.

Dalam narasinya, petisi mencopot Gus Yahya dari pucuk pimpinan MWA UI dibuat berdasarkan banyak pertimbangan. Pertama, permintaan maaf yang dinilai belum cukup untuk menanggung konsekuensi karena telah mengundang akademikus pro zionis. Kedua, petisi yang mendorong pemakzulan Gus Yahya dari MWA UI dibuat untuk mencegah kejadian berulang.

"Upaya membersihkan nama besar UI dari afiliasi Zionisme," demikian tertulis dalam latar belakang petisi ini dibuat, dikutip pada Sabtu, 13 September 2025.

Universitas Indonesia Student for Justice in Palestine atau UI SJP juga telah menilik rekam jejak Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama ini. Menurut UI SJP, Gus Yahya terekam memiliki reputasi terafiliasi dengan tokoh serta agenda Zionisme.

Selain mengundang Peter Berkowitz di dua agenda lain, Gus Yahya juga disebut pernah ikut rombongan PBNU ke Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada 2018 silam. "Tindakan dan rekam jejak Gus Yahya secara eksplisit telah mencoreng sembilan nilai UI," kata UI SJP.

Dukung Prabowo Pertimbangkan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Yahya menyatakan dukungan untuk salah satu pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menimbulkan pro-kontra di publik. Pernyataan itu adalah bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina memperoleh kemerdekaan.

Menurut Yahya, sikap itu mencerminkan konsistensi Prabowo. "Presiden Prabowo konsisten," kata Yahya kepada awak media, Sabtu, 31 Mei 2025, dikutip dari rilis resmi PBNU. 

Yahya menilai bahwa Prabowo telah menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang akan selalu mendukung bangsa-bangsa di dunia, termasuk Palestina, dalam memperjuangkan kemerdekaan.

"Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan Indonesia mengakui keberadaan Negara Israel dengan syarat diakui dan ditetapkannya keberadaan Negara Palestina, itu konsisten dengan kebijakan solusi dua negara yang dikukuhi Indonesia sejak semula," ujar Yahya. 

Sikap Prabowo itu sebelumnya dikritik berbagai kalangan. Sejumlah aktivis hingga politikus menganggap Indonesia sebaiknya berfokus memperjuangan kemerdekaan Palestina sebelum mempertimbangkan pengakuan untuk Israel.

Polemik dengan Pansus Haji DPR

Pada 2024, Yahya sempat mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yahya mengklaim pembentukan Pansus Haji itu adalah untuk menyerang PBNU. 

Dia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya. "Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Yahya itu dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutip Antara.

Gus Yahya menyebutkan keputusan pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan posisi adiknya, Yaqut Cholil Qoumas yang saat itu menjadi menteri agama, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Bahas Izin Tambang dengan Jokowi saat Demonstrasi

Yahya sempat menuai perhatian karena menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi guna membahas izin tambang pada saat bersamaan ribuan massa menggelar aksi demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada Agustus 2024.

Yahya bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024, tepat ketika massa menyemut di depan dan belakang Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Unjuk rasa tersebut bentuk protes terhadap upada DPR menganulir Putusan MK soal ambang batas Pilkada dan batas usia calon kepala daerah.

Petinggi PBNU saat itu tengah berjuang pula agar organisasinya bisa menjalankan konsesi izin tambang. Di dalam pertemuan dengan Jokowi itu, Gus Yahya menyampaikan pihaknya siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur (Kaltim).