PARTAI Demokrat menyatakan tidak ikut campur dalam perombakan kabinet yang belakangan mencuat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron, menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle itu adalah hak prerogatifnya Presiden, jadi kita serahkan saja sepenuhnya kepada Presiden,” kata anggota Komisi VI DPR ini saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Herman mengatakan perombakan kabinet dilakukan bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah. “Saya meyakini bahwa ini adalah kebutuhan terhadap kinerja, kebutuhan untuk mensukseskan berbagai program yang telah dicanangkan Presiden Prabowo,” ujar dia.
Menurut dia, Demokrat mendukung langkah-langkah Presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. “Tentu kita mendukung terhadap langkah-langkah Presiden yang ingin menjadikan Indonesia ke depan lebih baik,” kata Herman.
Soal nama-nama menteri yang sudah diumumkan maupun yang belum ditetapkan, Herman menyebut partainya memilih menunggu. “Terkait yang belum ditetapkan sampai hari ini, ya tentu kita tunggu saja,” ujar dia.
Herman menepis anggapan Demokrat ikut mengajukan nama untuk reshuffle. Ia menyebut partainya sama sekali tidak mendiskusikan hal itu. “Untuk memberikan kenyamanan kepada Presiden sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada beliau,” ujar Herman.
Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin sore, 8 September 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan ada empat menteri dan satu menteri koordinator yang diganti.
Para menteri koordinator dan menteri yang digeser adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Koperasi Budi Arie; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo; Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Laporan Koran Tempo edisi Rabu, 10 September 2025 berjudul "Alasan Prabowo Merombak Kabinetnya" mengungkapkan, kocok ulang kabinet dilakukan Prabowo berkaitan dengan gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan pada 25 Agustus–1 September 2025. Demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR itu dipicu oleh kenaikan gaji dan tunjangan anggota legislatif.
Eskalasi aksi massa semakin tinggi setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis milik Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Tuntutan massa pun meluas, termasuk meminta perombakan kabinet Prabowo.