Dedi Mulyadi Dukung Pembatasan Kepemilikan Rumah

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan negara akan membatasi kepemilikan rumah. “Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana,” kata dia saat Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan Murah dan Sosialisasi KUR Perumahan di Sabuta ITB, Bandung, Kamis, 18 September 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, sejumlah bupati/wali kota di Jawa Barat, serta pengembang perumahan. Terlihat pemilik Lippo Grup James Riady di acara tersebut.

Dedi Mulyadi menyinggung keberadaan rumah mewah yang ukurannya besar dan tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat dibiarkan tanpa penghuni untuk investasi. “Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi,” kata dia.

Dedi menyarankan warga untuk tidak berinvestasi dengan membeli rumah karena membuat uang tidak berputar. Menurut dia, investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi.

Dedi Mulyadi mendukung program rencana pembangunan rumah dari pemerintah. Sebab, rumah bagi masyarakat Sundah menjadi kebutuhan utama. Namun, ia mengingatkan, rencana pemerintah untuk membangun rumah dalam jumlah besar agar memperhatikan aturan tata ruang.

“Karena kita mengejar target produksi rumah harus hati-hati terhadap penataan ruangnya, kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter,” kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berharap program pembangunan rumah tersebut tidak membuat disparitas antara orang yang tidak punya rumah sama sekali dan orang yang punya rumah dalam jumlah banyak bertambah besar. “Idealnya satu rumah, satu keluarga,” kata dia.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan program pembangunan dan KUR rumah murah menjadi program Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah kesenjangan masyarakat di sektor perumahan. “Dipermudah untuk bisa memiliki rumah, dipermudah untuk bisa memperbaiki rumah, dipermudah untuk bisa memperbaki tempat usaha, makanya diciptakan sebuah ekosistem supaya fasilitasnya makin banyak,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan program rumah murah dan KUR perumahan ditujukan untuk membangun ekosistem sektor perumahan. Salah satunya dengan pemberian subsidi kredit hingga 5 persen berkaitan dengan sektor perumahan.

“Bayangin saja kontraktornya, developernya, toko bangunannya itu disubsidi bunganya. Disubsidi 5 persen,” katanya.

Maruarar mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran hingga Rp 130 triliun untuk membangun ekosistem sektor perumahan. “Saya berharap itu bisa terserap di Jawa Barat,” kata dia.

Maruarar mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan rumah murah hingga 350 ribu unit. Sejumlah fasilitas diberikan untuk mendorong pembangunan rumah murah, di antaranya menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) dan BPHTB khusus untuk biaya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.