Ciptakan Transparansi, Lembaga Independen Diusulkan Ikut Susun Kuota Impor BBM SPBU Swasta

Petugas SPBU menjajakan minuman dan makanan kecil di depan SPBU Shell, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).(MI/Usman Iskandar)

SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI) Anggawira menanggapi terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta. Dia menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Keputusan Pak Bahlil sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengenai komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikontrol oleh negara merupakan arah kebijakan yang jelas terkait ketahanan energi nasional,” kata Anggawira melalui keterangannya, Kamis (18/9).

Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu bara dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO) itu menjelaskan, pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan tambahan kuota impor 10% dibandingkan 2024 dan realisasi impor sudah mencapai 110%. Fakta bahwa stok bisa habis sebelum akhir tahun, katanya, harus jadi pelajaran penting bagi industri untuk melakukan perencanaan logistik yang lebih baik, bukan sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih besar.

“Ke depan perlu perbaikan dalam rangka menyusun kebutuhan, tidak dipukul rata kenaikan impor masing-masing 10%. Sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan SPBU masing-masing karena ada yang pengembangan SPBU lebih progresif dan ada yang standar saja,” ucapnya.

Terkait dengan arahan Menteri Bahlil kepada badan usaha swasta (BU swasta) untuk membeli BBM ke Pertamina, Anggawira menilai hal tersebut adalah jalan tengah yang bisa diambil BU swasta agar kebutuhan mereka tercukupi dan bisnis bisa berjalan seperti biasa.

“Menurut saya ke depan di 2026 butuh perencanaan yang matang dari SPBU swasta dan ajak juga lembaga-lembaga independen untuk bisa ikut serta dalam penyusunan dan dilakukan transparansi. Saya pun meminta kepada Pertamina agar melakukan koreksi dan perbaikan produk serta layanan sehingga tercipta persaingan bisnis yang sehat antar SPBU swasta dan milik negara,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Anggawira, dirinya berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya sekaligus bisa menjawab kegelisahan dan masukan dari masyarakat akan kebutuhan BBM yang berkualitas dalam negeri.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah SPBU milik swasta meskipun Kementerian ESDM telah memberikan tambahan kuota impor 10% tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan apabila SPBU swasta ingin mendapatkan kuota lebih, mereka bisa melakukan kerja sama dengan Pertamina. 

Menurut Menteri Bahlil, kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina sangat penting. Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat dan harus tetap dikendalikan oleh negara untuk menjaga stabilitas pasokan. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

"Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri ini. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?" kata Menteri Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (17/9). (E-4)