Benarkah Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif di Indonesia?

ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Sahidin mengungkapkan terdapat ribuan dapur makan bergizi gratis (MBG) yang diduga fiktif tersebar di seluruh Indonesia. Informasi tersebut diperolehnya saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis, 18 September 2025.

Dari sekitar delapan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menjadi mitra BGN, lebih dari separuhnya diduga palsu. "BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya," kata Sahidin dalam keterangan tertulis di laman DPR yang dikutip pada Jumat, 19 September 2025.

Menurut Sahidin, terdapat indikasi yang menunjukkan SPPG adalah fiktif. Misalnya lokasi fisik dapur MBG yang tidak dapat terlacak. Padahal dapur itu terdaftar memiliki akun SPPG. Hal itu juga dilaporkan ditemui di Kepulauan Riau.

"Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu. 

Atas dasar temuan itu, Sahidin lantas mempertanyakan bagaimana pengawasan dari BGN terhadap operasional SPPG di lapangan. Selain dugaan adanya SPPG fiktif, ia mengatakan pengelolaan dapur MBG hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Dia pun menyoroti lemahnya pengawasan BGN terhadap tata kelola MBG. 

Sahidin juga menyinggung masalah lain yang masih membelit pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut dia, saat ini pemerintah daerah dan BGN kurang optimal dalam berkoordinasi mengeksekusi MBG. Ia menekankan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan BGN bisa mengantisipasi penyalahgunaan wewenang bagi SPPG yang hanya ingin ambil keuntungan dari MBG. 

"Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar ‘booking’, akunnya sudah terdaftar lalu dijual," kata Sahidin. Ia khawatir MBG akan menjadi program yang bermasalah. 

Secara terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana membantah adanya SPPG fiktif. Menurut Dadan, 5.000 SPPG itu merupakan calon mitra BGN yang terpantau tidak memiliki aktivitas selama 20 hari setelah mendaftar. Sehingga, 5.000 SPPG yang seharusnya mempersiapkan diri untuk beroperasi harus kembali mengajukan diri dari awal.

"Kategori fiktif, jika SPPG dinyatakan beroperasional dan dikirim anggaran, tapi tidak ada pelaksanaan MBG," kata Dadan saat dihubungi pada Jumat, 19 September 2025.

Saat ditanya berapa banyak SPPG fiktif yang terpantau dalam laporan BGN, Dadan menyebut tidak ada istilah tersebut di BGN. 

Dadan menjelaskan jumlah SPPG yang telah beroperasi di seluruh Nusantara sebanyak 8.426 unit. Selain itu, terdapat 13.467 calon SPPG yang sudah memasuki tahap verifikasi, serta ada 8.966 calon mitra yang sedang mengajukan diri menjadi SPPG. "Nah, yang 5.000 itu merupakan bagian dari 8.966 (calon mitra)," ujar dia.

Menurut Dadanm kebijakan itu bernama reset atau roll back. Ia meyakini kebijakan ini bisa membuka kembali peluang untuk menjadi mitra BGN ketika semula dinyatakan penuh.