.png)
3 days ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah gejolak internal yang melanda Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, sejumlah kampus di Sulawesi menyatakan sikap tegas untuk tetap bertahan dalam barisan aliansi nasional tersebut. Koordinator Wilayah BEM SI Sulawesi Nabil Al Mahmud menyatakan BEM SI bukan sekadar forum teknis, melainkan ruang ideologis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pilihan Editor:Mengapa Dana Kampanye Pemilu Tak Pernah Transparan
“Langkah keluar hanya akan menjauhkan kita dari ruang perbaikan. Kami memilih bertahan agar bisa terus mengawal arah gerakan dari dalam, bukan menyerah pada ketidaksepakatan,” ucapnya saat dihubungi pada Selasa, 29 Juli 2025.
Menurut Nabil, perbedaan pandangan dalam forum adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi kolektif. Namun, bukan alasan untuk mundur dari perjuangan. “Kami BEM se-Sulawesi menyatakan tetap bersama BEM SI Kerakyatan. Perbedaan sikap dalam forum adalah hal wajar, namun tidak seharusnya menjadi alasan untuk mundur dari perjuangan bersama,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Mahasiswa Halu Oleo ini menegaskan isu teknis dalam forum tidak seharusnya menenggelamkan fokus utama gerakan mahasiswa. Membela rakyat dan mengadvokasi isu-isu krusial seperti pendidikan, lingkungan, dan keadilan sosial semestinya menjadi tujuan utama dalam gerakan mahasiswa.
“Rakyat tidak sedang menunggu kita sibuk soal struktur organisasi. Mereka menunggu sikap tegas mahasiswa terhadap krisis yang nyata. Dan itu hanya bisa dijalankan jika kita tetap solid,” tutup Nabil.
Dalam pernyataan terpisah, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Syamry menyebut keluar-masuknya anggota aliansi adalah bagian dari dinamika organisasi. Namun, ia mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berpijak pada semangat kerakyatan yang organik dan tidak terkooptasi oleh kepentingan eksternal.
“Sebagaimana sejarah mencatat, revolusi lahir dari semangat gerakan kolektif, bukan individualisme yang prematur dengan merasa paling memiliki gerakan dan memosisikan yang lain sebagai inferior,” ungkapnya saat dihubungi pada Selasa 29 Juli 2025.
Gejolak dalam tubuh BEM SI Kerakyatan mencuat setelah sejumlah BEM menyatakan keluar pasca pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13–19 Juli 2025. Salah satu pemicu yang disebut adalah hadirnya tokoh-tokoh politik dan aparat negara dalam acara tersebut.
Ketua panitia Munas, Rifaldi, menjelaskan bahwa kehadiran pejabat dari Forkopimda Sumbar dalam seremoni pembukaan merupakan bagian dari prosedur teknis, terutama karena peserta menginap di Asrama Haji yang pengelolaannya mensyaratkan koordinasi dengan pihak Forkopimda.
“Kami berkomitmen bahwa kehadiran mereka tidak mengganggu independensi kami dalam mengkritik kekuasaan,” ujar Rifald.
Shinta Maharani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
