.png)
1 week ago
17
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan lahan pertambangan batu bara untuk PP Muhammadiyah belum kunjung diberikan.
Rencananya Muhammadiyah diberikan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, yang dulu dikenal sebagai PT Adaro Energy Tbk.
"Muhammadiyah itu kan kita kemarin sudah kita dorong, tapi kita lagi mengkaji kembali, yang harus kita kasih itu harus yang bagus. Jangan sampai yang jelek. Kalau yang kurang bagus, kan sayanya enggak adil dong, lagi kita carikan yang bagus," jelasnya usai penyerahan dokumen Pra-FS 18 proyek hilirisasi ke Danantara, Selasa (22/7).
Bahlil menyebutkan, keputusan tersebut harus dikaji kembali. Kendati tidak menjelaskan dengan rinci, dia ingin memastikan Muhammadiyah bisa dapat lahan yang terbaik seperti yang diterima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ormas keagamaan pertama yang mendapatkan jatah lahan adalah PBNU. PBNU mendapatkan lahan eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), sekaligus menjadi lahan eks PKP2B paling luas.
Ilustrasi PP Muhammadiyah. Foto: awstoys/Shutterstock"Kemarin kita dorong untuk ke eks Adaro, tapi setelah dicek, data yang untuk sementara yang masuk ke saya agaknya masih harus butuh pendalaman," ungkap Bahlil.
"Kita ingin kasihnya yang bagus, kan NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," imbuhnya.
Sebelumnya, Bahlil menyebut Muhammadiyah akan menerima izin kelola tambang batu bara pada Maret 2025. Ormas keagamaan itu bakal mengelola tambang ketika rangkaian izin itu telah resmi diterbitkan.
Pertama, Bahlil akan menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sebagai dokumen perizinan mengelola tambang di sebuah kawasan. Setelah penerbitan WIUPK, Bahlil akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai dokumen untuk dapat memproduksi pertambangan.
"Supaya bisa meningkat menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan bisa melakukan produksi ya," kata Bahlil ditemui di Safari Ramadan Partai Golkar di Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Sedayu, Kabupaten Bantul, Senin (10/3).
