Argentina Tolak Deklarasi PBB Soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel

Sidang Majelis Umum PBB.(Laman PBB)

ARGENTINA termasuk dalam sepuluh negara yang menolak Deklarasi New York Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai solusi damai dua negara untuk Palestina dan Israel, yang di dalamnya mencakup pelucutan senjata Hamas. 

SIKAP ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Javier Milei yang berulang kali menyatakan dukungan terbuka terhadap Israel di forum internasional.

Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9), sebanyak 142 negara mendukung resolusi tersebut, sementara 12 negara abstain. Argentina bergabung dengan Israel, Amerika Serikat, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay dan Tonga sebagai negara penolak.

PBB menyatakan pemungutan suara ini dilakukan di tengah perang berkepanjangan di Gaza serta semakin surutnya harapan tercapainya solusi dua negara.

Krisis Kemanusiaan

Konflik Gaza berawal pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas dan kelompok militan Palestina melancarkan serangan mendadak yang menewaskan 1.195 orang di Israel dan menyandera 251 lainnya. 

Israel kemudian meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke Gaza yang, menurut Kementerian Kesehatan setempat, telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina, hampir separuhnya perempuan dan anak-anak. Wartawan, tenaga medis, aktivis, serta pekerja bantuan juga termasuk di antara korban.

Selain jatuhnya korban jiwa, blokade Israel terhadap Gaza telah memutus pasokan bantuan kemanusiaan, menimbulkan kelaparan akut. Amnesty International pada Desember lalu menyimpulkan bahwa tindakan Israel di Gaza termasuk dalam kategori genosida.

Sikap Argentina

Sejak dilantik, Presiden Javier Milei memperkuat poros hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Ia bahkan berjanji akan memindahkan kedutaan Argentina dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2026, yang menjadikan Argentina sebagai negara ketujuh di dunia yang mengambil langkah tersebut.

Respons Israel

Deklarasi yang diinisiasi Prancis dan Arab Saudi itu mencakup gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan semua sandera, pembentukan Negara Palestina, serta pelucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan Gaza.

Menjelang pemungutan suara, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengecam resolusi tersebut. 

"Deklarasi sepihak ini tidak akan dikenang sebagai langkah menuju perdamaian, melainkan hanya sebagai isyarat kosong yang melemahkan kredibilitas Majelis ini," katanya. 

Dia menegaskan Hamas sebagai pemenang terbesar dari setiap dukungan yang ada di sini hari ini dan menyebutnya sebagai buah dari 7 Oktober.

Resolusi itu juga menegaskan pandangan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 yang menyatakan keberadaan Israel di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum internasional. 

Israel diminta segera menghentikan pembangunan permukiman baru serta menarik diri dari wilayah yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur. (Buenosairesherald/Fer/I-1)