Amerika Serikat dan Negara Tetangga Indonesia ini Pilih Tolak Negara Palestina

Warga Israel protes pemerintahnya agar segera melakukan gencatan senjata di Gaza dan pemulangan sandera.(Al Jazeera)

AMERIKA Serikat (AS) menjadi salah satu dari sepuluh negara yang menolak resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Resolusi yang bersifat tidak mengikat ini pada Jumat lalu memperoleh 142 suara mendukung, sementara 12 negara memilih abstain.

Penolakan Washington menegaskan dukungan yang konsisten terhadap Israel, meski mayoritas dunia mendukung solusi damai. Situasi ini semakin memperlihatkan isolasi Amerika Serikat bersama segelintir sekutu yang berpandangan sama.

Resolusi yang dikenal sebagai Deklarasi New York disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi. Isi dokumen tersebut mencakup peta jalan penghentian perang yang hampir delapan dekade berlangsung dengan poin utama gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan sandera, serta pembentukan negara Palestina.

Deklarasi juga menyerukan pelucutan senjata Hamas dan menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina dengan pengawasan misi stabilisasi internasional di bawah PBB.

Negara yang menolak resolusi ini antara lain Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Papua Nugini, Tonga, Mikronesia, Nauru, dan Palau. Papua Nugini diketahui bertetangga dengan Indonesia. Negara tersebut berbatasan dengan Papua.

Sementara negara yang abstain termasuk Albania, Kamerun, Republik Ceko, Ekuador, Etiopia, Kongo, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, dan Sudan Selatan.

Resolusi juga mengecam serangan Hamas terhadap warga Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 lainnya. Namun, dokumen itu sekaligus menyoroti operasi militer Israel di Gaza yang menurut data Kementerian Kesehatan setempat telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, serta pekerja kemanusiaan.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut dukungan besar terhadap resolusi tersebut mencerminkan kerinduan hampir semua orang untuk membuka pintu perdamaian. Ia mengajak pihak-pihak yang masih memilih jalur perang dan kehancuran untuk mendengarkan pesan kuat Majelis Umum.

Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menolak resolusi itu sebagai sandiwara yang justru menguntungkan Hamas.

"Deklarasi sepihak ini tidak akan dikenang sebagai langkah menuju perdamaian, hanya sebagai isyarat kosong lain yang melemahkan kredibilitas majelis ini," ujarnya.

Meskipun resolusi tidak bersifat mengikat, lebih dari 140 negara kini secara terbuka mendukung pengakuan terhadap Palestina sebagai bagian penting dari tercapainya solusi dua negara.

Namun Amerika Serikat tetap pada posisinya, menilai pengakuan negara Palestina harus melalui negosiasi langsung dengan Israel. (Newsweek/I-2)