.png)
3 days ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 160 guru yang mengajar di Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia mengumumkan pengunduran diri mereka. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan bahwa keputusan tersebut disebabkan oleh penempatan lokasi mengajar yang terlalu jauh dari tempat tinggal para guru.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan solusi untuk mengatasi kekosongan yang ditinggalkan, dengan menyiapkan sejumlah guru cadangan yang berasal dari calon tenaga pendidik yang tengah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Para guru yang mengundurkan diri memilih keluar karena penempatan mereka yang jauh. Namun, kami telah menyiapkan pengganti dari para calon guru yang mengikuti pendidikan profesi,” kata Mensos Gus Ipul di Jakarta, seperti dilansir dari Antara pada Senin, 28 Juli 2025
Tanggapan Pemerintah
Gus Ipul mengklaim bahwa pemerintah telah mempersiapkan lebih dari 50 ribu guru yang sedang dalam proses pendidikan profesi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh guru yang mengundurkan diri. Ia memastikan bahwa para guru ini sudah siap untuk ditugaskan menggantikan mereka yang mundur. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki penempatan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami menghargai keputusan para guru yang mundur dan membuka kesempatan bagi guru lain yang masih menunggu penempatan. Kami memastikan bahwa para pengganti sudah tersedia,” ujar Gus Ipul menambahkan.
Kritik terhadap Kebijakan Penempatan Guru
Pengunduran diri sejumlah guru ini tidak lepas dari kritik mengenai kebijakan penempatan yang diterapkan oleh pemerintah. Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik dan pendiri Nalar Institute, menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya kegagalan dalam kebijakan penempatan tenaga pendidik. Menurut Yanuar, kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan realitas sosial-geografis yang ada di lapangan.
“Penempatan yang dilakukan oleh sistem administratif tanpa mempertimbangkan domisili atau kapasitas mobilitas para guru menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dengan kesiapan pribadi guru,” ujar Yanuar saat dihubungi pada Ahad, 27 Juli 2025. Ia menilai kebijakan tersebut mengabaikan partisipasi dari guru dan pemerintah daerah dalam proses penentuan lokasi mengajar.
Senada dengan Yanuar, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga menyoroti pentingnya melibatkan pemerintah daerah dalam proses penempatan guru. Menurutnya, penempatan yang hanya mengikuti kebijakan pusat yang seragam tidak akan efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi lokal yang beragam.
“Pemerintah daerah seharusnya dilibatkan dalam penentuan penempatan guru, karena mereka lebih memahami kondisi geografis dan sosial-ekonomi di daerah masing-masing. Penempatan yang tidak sesuai dengan kondisi lokal akan menambah masalah baru,” ujar Ubaid saat dihubungi pada Ahad, 27 Juli 2025.
Ubaid juga menekankan pentingnya melibatkan para guru dalam proses penentuan lokasi mengajar melalui mekanisme konsultasi atau survei preferensi. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen yang lebih besar dari para guru terhadap program Sekolah Rakyat.
Ubaid khawatir bahwa jika kebijakan penempatan guru terus diterapkan tanpa perbaikan, program Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak miskin bisa berubah menjadi proyek yang gagal dan tidak memberi manfaat yang maksimal. “Anak-anak dari keluarga miskin seharusnya mendapatkan pendidikan yang terbaik, bukan justru terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak adil,” ujar Ubaid.
Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki segala kekurangan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan penambahan titik-titik Sekolah Rakyat baru untuk meningkatkan jangkauan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.
“Program Sekolah Rakyat ini masih dalam tahap awal, dan kami akan terus memperbaiki kekurangan yang ada, termasuk menambah tenaga pendidik dan mengoptimalkan penempatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Gus Ipul.
