4.000 PNS Tak Kunjung Pindah ke IKN, Menteri PANRB Ungkap Kendalanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan alasan pemerintah tak kunjung melakukan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Padahal, sejak 2022-2024 Kementerian PANRB kata dia telah memiliki daftar nama PNS yang sudah siap dipindahkan ke IKN pada 2024. Termasuk dengan memanfaatkan skema shared office, yaitu pengelolaan fasilitas gedung dan bangunan secara terpadu, dengan pemanfaatan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN.

"Tapi sampai sekarang belum ada, karena waktu itu terakhir 2024 rencananya akan ada pemindahan, ada dulu dengan share office, 2030-2045 sudah kita sesuaikan, timeline nya pun sudah," kata Rini saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Namun, karena adanya perubahan sususnan kementerian pada 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencana pemindahan ASN kata Rini harus dihitung ulang. Lantaran, jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih bertambah menjadi 48 dari sebelumnya di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sebanyak 34.

"Orang-orangnya pun sudah berpindah, fungsi-fungsinya pun berpindah, dan kami tentunya harus melakukan pemetaan kembali supaya memudahkan OIKN nanti melakukan penempatan untuk orang-orangnya," ucap Rini.

Penghitungan ulang jumlah ASN dan daftar nama yang pindah ke IKN kata Rini menjadi sangat penting karena untuk fasilitas kantor yang semula diperuntukkan bagi kementerian-kementerian yang berada di bawah tiga kementerian koordinator berubah menjadi tujuh kementerian koordinator.

"Kalau dulu setahu saya hitungannya ada 3 menko untuk 3 tower, sekarang ada 7 menko sehingga saya harus menyesuaikan kembali kementerian-kementerian mana yang di bawah kementerian tersebut," tegas Rini.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono pada kesempatan itu menegaskan, untuk 2025 ini sebetulnya sudah dirancang skema pemindahan ASN untuk mendukung target Presiden Prabowo Subianto mulai menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Ia mengatakan, pada tahun ini seharusnya ASN yang dipindahkan sampai 2028 secara bertahap berjumlah 1.700 hingga 4.100 orang.

"Jadi mulainya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, yaitu mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700-4.100 orang yang dimulai pada 2025 ini," tegas Basuki.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]